Terdapat Keanehan di Anggaran Remunerasi OJK?

Spread the love

BataraNews.com- Diketahui, Departemen Keuangan (DKE) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tidak melakukan verifikasi usulan anggaran sari DOSM, dalam tahapan penyusunan RKA, Departemen Keuangan melakukan penelaahan/reviu atas usulan rencana kerja anggaran dari Satker dan melakukan kompilasi RKA Satker menjadi RKA OJK.

Selain itu, Nota dinas pengajuan anggaran awal DOSM kepada DKEU untuk tahun anggaran 2016 sampai dengan tahun 2018 tidak menyertakan rincian daftar perhitungan angka anggaran yang diusulkan. Berdasarkan informasi yang diberikan oleh Direktorat Perencanaan Keuangan DKEU, penyampaian RAB tidak didukung dengan daftar perhitungan yang membentuk angka anggaran yang diusulkan.

Berdasarkan data yang dihimpun Tim Investigator KA, dugaan fiktif terhadap data sumber perhitungan anggaran remunerasi tidak jelas dengan uraian sebagai berikut :

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tidak mendapatkan dokumen dasar perhitungan anggaran remunerasi SEDK Nomor 19 Tahun 2017 tanggal 22 Juni 2017 tentang Tata Cara Penyusunan Anggaran OJK Bagian IX Nomor 1 yang menyatakan bahwa penghitungan biaya remunerasi secara jangka menengah dan tahunan sekurang-kurangnya memuat informasi.

Di antaranya jumlah pegawai, biaya remunerasi per level jabatan per bidang, rincian biaya remunerasi per masing-masing fasilitas per level jabatan, seperti gaji pokok, tunjangan jabatan, PPh 21, dan fasilitas lainnya, serta asumsi kenaikan gaji per tahun. Berdasarkan notulen wawancara dengan Direktorat Pengelolaan Keuangan DOSM diketahui bahwa perhitungan anggaran tidak berdasarkan jumlah pegawai.

Padahal, anggaran disusun berdasarkan realisasi anggaran t-1 (sebagian berupa proyeksi realisasi) dikalikan dengan CoLA, merit increase, serta asumsi lainnya yang dibentuk tanpa penetapan pimpinan OJK.

BPK telah meminta kertas kerja berupa perhitungan yang dijadikan dasar untuk menganggarkan setiap elemen remunerasi kepada DOSM terakhir melalui Surat Nomor 302/S/XV/11/2018 tanggal 5 November 2018, akan tetapi sampai dengan pemeriksaan berakhir, data yang dimaksud tidak diperoleh.

Dengan demikian jumlah orang, frekuensi pembayaran, dan biaya satuan remunerasi pada RAB tidak dapat dijelaskan. Jelas sekali, hal tersebut sangat bertentangan, sehingga asumsi pengamat terhadap OJK seolah main mata dan dugaan indikasi pengelolaan anggaran yang fiktif dan telah direncanakan sedari awal.

BataraNews.com telah mencoba menghubungi pihak OJK untuk meminta klarifikasi, namun dari pihak OJK hingga berita ini disusun tidak ada respon atau tanggapan. (Fahad Hasan&Tim Investigator KA)