Terdapat Kelebihan Pembayaran, Pegawai dan Pejabat BPJS Kesehatan Mendapat Bantuan Pulsa

Spread the love

BataraNews.com- Berdasarkan Perdir BPJS Kesehatan Nomor 15 Tahun 2018 tentang Penyediaan Handphone dan Bantuan Pulsa bagi Pegawai BPJS Kesehatan diketahui bahwa bantuan pulsa diberikan kepada seluruh pegawai tetap untuk menunjang biaya komunikasi/informasi yang dikeluarkan pegawai untuk menunjang produktivitas di dalam dan/atau di luar hitungan jam kerja yang ditetapkan.

Dalam ketentuan tersebut dijelaskan lebih lanjut bahwa terdapat plafon bantuan pulsa bagi pejabat struktural dan pejabat fungsional BPJS serta pegawai tetap BPJS. Bantuan pulsa dibayarkan sesuai pemakaian dengan plafon yang telah ditentukan dalam Pedir di atas, pemakaian pulsa melebihi plafon menjadi beban pegawai yang bersangkutan. Batasan plafon pulsa berdasarkan Perdir 15 tahun 2018 adalah sebagai berikut:

Untuk level staf, bantuan pulsa diberikan dengan sistem reimburse, sedangkan pemberian bantuan pulsa untuk level pejabat di lingkungan kantor pusat BPJS Kesehatan dengan mekanisme sebagai berikut:

Kedeputian bidang SDS dan Umum melalui Asisten Deputi Rumah Tangga mendaftarkan nomor handphone pasca bayar sesuai  nama dan jabatan pejabat di lingkungan kantor pusat BPJS Kesehatan ke Kedeputian Bidang Treasury dan Investasi untuk dilakukan pembayaran secara autodebet sesuai jatuh tempo pembayaran setiap bulannya. Pemberian bantuan pulsa dibebankan pada Anggaran Biaya Telekomunikasi.

Rekapitulasi  hasil  pembayaran  atas  pemakaian  telepon  pejabat  disampaikan kepada  Kedeputian  Bidang  SDS  dan  Umum untuk dilakukan  verifikasi.  Apabila terdapat kelebihan pembayaran maka akan dilakukan rekap kelebihan pembayaran yang akan disampaikan ke Kedeputian Bidang Manajemen SDM untuk dilakukan pemotongan gaji di bulan berikutnya.

Mekanisme pemotongan gaji dilakukan dalam periode per 3 bulan. Hasil pemotongan gaji pejabat akan dilaporkan oleh Bidang Manajemen SDM ke Kedeputian Treasury dan Investasi berupa kertas kerja besaran potongan gaji atas kelebihan pemakaian telepon pejabat BPJS Kantor Pusat.

Dari pemeriksaan terhadap dokumen pemakaian telepon pejabat di Kantor Pusat BPJS Kesehatan periode Januari 2018 sampai dengan Juni 2018 diketahui bahwa dari pemakaian telepon pasca bayar pejabat terdapat tagihan yang melebihi plafon yang telah  ditentukan,  sehingga  terdapat kelebihan  pembayaran  atas  tagihan  telepon pejabat sebesar Rp69.388.828,00.

Kondisi tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Direksi BPJS Kesehatan Nomor 105 tahun 2014 sebagimana diubah dalam Peraturan Direksi BPJS Kesehatan Nomor 15 Tahun 2018 tanggal 6 maret 2018  tentang Penyediaan Handphone dan Bantuan Pulsa  bagi  Pegawai  BPJS  Kesehatan  pasal  6 butir  (a)  yang  menyatakan  bahwa bantuan pulsa dibayarkan sesuai pemakaian dengan plafon yang telah ditentukan dalam Peraturan Direksi, pemakaian pulsa melebihi plafon menjadi beban pegawai yang bersangkutan. Kondisi tersebut mengakibatkan terdapatnya kelebihan pembayaran atas tagihan telepon pejabat di lingkungan kantor pusat BPJS Kesehatan periode Januari 2018 sampai dengan Juni 2018 sebesar Rp69.388.828,00.

Kondisi tersebut disebabkan karena Asisten Deputi Bidang Rumah Tangga atau pejabat pada unit kerja yang memiliki fungsi rumah tangga pada Kantor Pusat lalai dalam mengawasi tugas bawahannya dalam memonitor kelebihan pemakaian pulsa telepon pegawai BPJS Kesehatan untuk segera menagihkan ke pejabat terkait.(Fahad Hasan&Tim Investigator KA)