BataraNews.com- Tim menduga pada 10 kontrak pengadaan tenaga kerja di SKK Migas yang tidak didukung dengan bukti pembayaran kepada pihak ketiga, terdapat perkara yang menarik. Yaitu ditemukan upaya persengkongkolan untuk menaikkan nilai pekerjaan (mark up) yang mengakibatkan kerugian negara. Di mana dari dokumen yang dimiliki Tim Investigator KA ditemukan, pada tahun 2016 pembayaran kepada penyedia jasa diduga ada mark up sebesar Rp3.120.853.117.

Sebelumnya, SKK Migas membayar kepada penyedia jasa berdasarkan tagihan yang disampaikan oleh penyedia jasa. Secara umum, nilai yang ditagihkan merupakan nilai yang dibayarkan penyedia jasa atas pembayaran kepada pekerja berupa upah/gaji, tunjangan tetap, pesangon, dan tunjangan lainnya (misalnya Tunjangan Hari Raya, Insentif, PPh 21), Badan Pengelola Jaminan Sosial (BPJS) berupa iuran BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan, Asuransi Kesehatan, serta pengeluaran lainnya. Semisal berupa pembelian seragam, pemberian pelatihan, dan lain-lain.

Kemudian, atas seluruh pembayaran tersebut, penyedia jasa memperoleh fee berupa persentase dari nilai yang ditagihkan kepada SKK Migas.Ironinya, hal tersebut mengungkapkan beberapa penyedia jasa menagihkan kepada SKK Migas lebih besar dari nilai aktual yang dibayarkan yaitu senilai Rp3.120.853.117. Di mana nilai tersebut merupakan pembayaran di luar fee penyedia jasa, dan fee penyedia jasa tersebut tidak dibayarkan secara terpisah.

Atas temuan ini publik menduga, di sini sepertinya benar, ada upaya persengkongkolan SKK Migas dan penyedia jasa untuk menaikkan nilai pembayaran. Oleh karena itu, tim mendorong aparat hukum baik itu KPK atau Kejagung untuk melakukan penyelidikan atas permasalahan tersebut. Agar permasalahan menjadi terang, dan untuk menghindari asumsi adanya kerugian negara.(Fahad Hasan&Tim Investigator KA) j