BataraNews.com-Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia (LPP TVRI) memilki utang kepada pihak ketiga sebesar Rp1.839.901.252. Utang tersebut diketahui bermasalah, lantaran tidak didukung dengan dokumen pendukung utang.

Dokumen pendukung utang LPP TVRI ini juga merupakan utang satsiun di daerah. Namun, oleh mereka (Subbagian) tidak ditatausahakan atau diatur dengan jelas. Berikut rincian daftar dokumen pendukung utang LPP TVRI Stasiun daerah sebesar Rp 1.839.901.252 yang tidak ditatausahakan oleh Subbagian:

  • Beban yang masih haru dibayar oleh LPP TVRI Stasiun Kalimantan Barat sebesar Rp72.266.000.
  • Beban yang masih haru dibayar oleh LPP TVRI Stasiun Sulawesi Tenggara sebesar Rp248.362.000.
  • Beban yang masih haru dibayar oleh LPP TVRI Stasiun Sulawesi Utara sebesar Rp883.947.000.
  • Belanja pegawai yang masih harus dibayar sebesar Rp193.800.000.
  • Belanja barang yang masih harus dibayar sebesar Rp441.505.692.

Dokumen Pendukung Utang

Kondisi ini diketahui setelah adanya penyusunan laporan keuangan tahun anggaran 2017. Dimana, LPP TVRI Stasiun daerah menyampaikan nilai utang kepada Subbagian Akuntansi Keuangan tanpa dilampiri dengan dokumen pendukung yang lengkap.

Sehingga dengan adanya masalah ini, publik menyarankan agar LPP TVRI dalam pengelolaan utang harus diperbaiki. Sebab jumlah utang yang dikelola oleh LPP TVRI tidak sedikit. Maka diperlukan satu sistem yang mewajibkan LPP TVRI Stasiun Daerah untuk melampirkan dokumen yang diperlukan.

Agar utang yang disajikan oleh LPP TVRI Stasiun Daerah dalam laporan keuangan selanjutnya benar-benar utang kepada pihak ketiga. Bukan utang yang sengaja disajikan untuk kepentingan pribadi. Karena publik menduga, bisa saja utang yang disajikan oleh LPP TVRI Stasiun Daerah merupakan nilai fiktif. Sehingga riskan sekali terjadi penyalahgunaan anggaran negara.

LPP TVRI pusat maupun bendahara pun harus teliti dalam mengecek ulang utang yang dilampirkan oleh LPP TVRI Stasiun daerah. Agar terhindar dari penyalahgunaan anggaran. Kecuali jika keduanya sama-sama berkompromi?

Publik menegaskan agar LPP TVRI memiliki satu sistem pengelolaan utang yang terintegrasi. Dengan begitu LPP TVRI Stasiun Daerah tidak akan berani macam-macam lagi seperti sekarang ini. Tidak melampirkan dokumen pendukung utang.(Fahad Hasan&Tim Investigator KA)