BataraNews.com-Di era serba sulit ini, tidak selamanya kita selalu bercukupan dengan finansial yang kita miliki, terkadang ada saat-saat di mana finansial kita tengah diuji atau sedang dalam masa yang begitu sulit. Sehingga tidak ada cadangan dana untuk kebutuhan tertentu yang sifatnya tidak dapat diduga sebelumnya.

Di saat inilah, biasanya terpikir oleh segelintir orang untuk mengajukan dana dengan cara mengagunkan alias menggadaikan Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) ke pegadaian. Namun, masa iya sih, hal tersebut terjadi juga di lingkungan KemenPUPR?

Di mana pada anggaran tahun 2016 di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terdapat 16 unit Kendaraan Dinas Operasional (KDO) yang diduga hilang Buku Pemilik Kendaraan Bermoror (BPKP)nya.

Dari dokumen yang dimiliki Tim Investigator KA, hal tersebut terjadi pada Satuan Kerja Balai Wilayah Sungai Kalimantan II (BWS Kalimantan II), dengan 16 unit kendaraan bermotor yang nilainya sebesar Rp373.334.400.

Publik berasumsi, jangan-jangan segelintir oknum yang tidak bertanggung jawab telah menggadaikan 16 kendaraan bermotor tersebut ke pegadaian. Namun, masa iya juga pegadaian mau menerima BKPB Kendaraan Bermotor Operasioanal milik pemerintah?.

Kata publik dalam hatinya, yang tengah dilanda penasaran, ke mana 16 BPKP Kendaraan Bermotor Operasional (KDO) di lingkungan KemenPUPR ini?

“Semoga saja aparat hukum menyelidikinya,” gumam publik.(Fahad Hasan&Tim Investigator KA)