BataraNews.com-2016, merupakan tahun keuntungan besar bagi Kementerian Perhubungan Republik Indonesia (Kemenhub RI). Sebab di tahun tersebut, Kemenhub melalui empat Eselon I (satu) meraup kelebihan pembayaran sebesar Rp30.505.286.033 atas 22 kegiatan/ pekerjaan yang ada di tahun tersebut.

Sebelumnya, Kemenhub menyajikan realisasi belanja barang dan belanja modal untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2016 dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA). Nilainya adalah sebesar Rp10.647.869.415.601 dan Rp18.249.612.993.171 atau 74,45% dan 71,27% dari anggaran senilai Rp14.302.150.209.000 dan Rp25.607.738.412.000.

Dalam dokumen yang diterima Tim Investigator KA, pada Neraca per 31 Desember 2015 dan per 31 Desember 2016 juga tersaji saldo uang muka belanja masing-masing senilai Rp250.000.000.000.00 dan Rp3.417.500.000.

Sehingga atas realisasi belanja barang, belanja modal, dan uang muka belanja tersebut, 22 kegiatan pada Direktorat Jenderal (Ditjen) Perhubungan Darat, Ditjen Perhubungan Laut, Ditjen Perhubungan Udara, dan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, terjadi kelebihan pembayaran sebesar Rp30.505.286.033.

Hal ini menunjukkan, Kemenhub melalui empat Eselon I tersebut seperti mengabaikan aturan mengenai pengadaan barang dan jasa. Sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah. Masalah ini bukan hanya terjadi pada tahun ini saja, tahun sebelumnya, 2015, terjadi pula yang namanya kelebihan pembayaran di lingkungan Kemenhub.

Menurut publik, jika Kemenhub tidak mengabaikan peraturan tersebut, besar kemungkinan dapat mengurangi terjadinya kelebihan pembayaran sebesar Rp30.505.286.033, yang hanya menguntungkan pihak terkait saja.(Fahad Hasan&Tim Investigator KA)