Spread the love

BataraNews.com-Jadi Direksi Taspen itu, kata publik, senangnya bukan main, karena bisa bermandi fasilitas. Di mana fasilitas yang disediakan mencakup biaya representasi untuk membayar berbagai kegiatan yang meliputi koordinasi seperti jamuan dan kegiatan olahraga dengan mitra kerja atau kegiatan lain untuk mewakili perusahaan.

Pada tahun 2016, biaya representasi yang sudah dihabiskan oleh Direksi Taspen mahalnya bukan main. Di mana anggaran yang sudah dihabiskan sebesar Rp 2,2 miliar dari alokasi anggaran sebesar Rp 2,7 miliar.

Tapi, yang aneh dan janggal adalah, semua transaksi kegiatan direksi Taspen ini mempergunakan transaksi tunai, bukan dengan menggunakan Corporate Credit Card yang berdasarkan peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-04/MBU/2014 tertanggal 10 Maret 2014.

Maka, dengan adanya penggunaan transaksi tidak memakai Corporate Credit Card ini, menimbulkan dugaan adanya tindakan korupsi dalam bentuk mark up atau kegiatan fiktif. Apalagi transaksinya hanya memakai kuintasi internal perusahaan saja.

Misalnya anggaran untuk fasilitas Direksi Taspen yang dihabiskan sebesar Rp 2,2 miliar, ada sekitar Rp 1,6 miliar hanya diperuntukkan jamuan dan pembelian cinderamata kepada mitra kerja, kado pernikahan untuk pegawai dan mitra kerja, serta sumbangan dan sponsorship untuk pihak ketiga.

Di mana pertanggunjawaban biaya fasilitas dari Rp 1,6 miliar ini, sebesar Rp 25,4 juta transaksinya hanya didukung “kuitansi” eksternal. Sedangkan sebesar Rp 1,6 miliar transaksi hanya didukung kuintansi internal perusahaan saja.

Makanya tidak ada salah jika publik meminta, sebaiknya pihak Kejaksaan Agung segera melakukan penyelidikan dugaan korupsi anggaran fasilitas untuk direksi PT. Taspen ini. (Fahad Hasan&Tim Investigator KA)