BataraNews.com-PT. Perusahaan Listrik Negara (PLN) pada tahun 2015 menjalankan proyek pembangunan gedung arsip PLN. Proyek ini bertujuan agar dokumen-dokumen PLN dapat diawasi dengan baik dan diarsipkan secara tertib. Sayangnya, di balik tujuan mulia ini tersimpan skandal yang berpotensi merugikan keuangan negara. Berikut ulasan Tim Investigator KA terkait skandal proyek gedung arsip PLN senilai puluhan miliar tersebut.

Proyek yang mulai dijalankan pada akhir 2015 (29 Desember 2015) ini dikerjakan oleh PT Permata Nusa Setiahati (PT PNS), sebagaimana tercantum dalam surat perjanjian No.I901/DAN.02.07/DIVMUM/2015. Nilai kontrak yang disepakati kedua belah pihak sebesar Rp 34,9 miliar. Dengan uang puluhan miliar ini PT PNS diharuskan menyelesaikan pekerjaannya sampai 14 Januari 2016 atau selama 365 hari.

Dalam pelaksanaan proyek gedung arsip PLN, kejanggalan-kejanggalan mulai bermunculan. Puncaknya, pada tanggal 6 Desember 2016 atau setahun setelah dijalankannya proyek, pihak PLN dan PT PNS tidak dapat menutup-nutupi persoalan yang timbul dalam proyek ini.

PT PNS tidak sanggup menjalankan proyek sesuai yang dijanjikan. Langkah selanjutnya yang diambil PT PLN dan PT PNS yakni, dengan membuat perjanjjian baru, meskipun terkesan ada usaha untuk menutup-nutupi skandal di balik proyek ini.

Nilai Kontrak Bertambah dan Waktu Pengerjaan Jadi Dua Kali Lipat?

Poin perubahan perjanjian baru pengerjaan proyek yang dibuat PT PLN dan PT PNS adalah penambahan waktu pengerjaan selama 251 hari. Artinya, yang tadinya 365 hari menjadi 616 hari.

Selain itu, nilai proyek yang sebelumnya senilai Rp 34,9 miliar bertambah menjadi 36,4 miliar. Hal ini terlihat aneh dalam pekerjaan sebuah proyek besar, di mana waktu pekerjaan bisa berubah drastis sampai dua kali lipat dan jelas ini berindikasi kerugian bagi kas PLN. Selain waktu yang terbuang, uang PLN juga harus dirogoh lebih dalam lagi.

Dalam keterangan laporan pertanggungjawaban PT PLN dan PT PNS, mereka berdalih, naiknya nilai kontrak baru karena adanya tambahan pekerjaan berupa pembuatan sumur resapan dan urugan tanah. Adapun soal waktu yang bertambah jadi dua kali lipat disebabkan karena kendala izin mendirikan bangunan (IMB) dengan Pemerintah Daerah (DKI Jakarta).

Namun, alasan tersebut masih terasa janggal, karena terkait teknis pengerjaan harusnya sudah secara detail tertuang dalam Rincian Anggaran Belanja (RAB). Adapun soal IMB sebagaimana tertuang dalam Pergub DKI No .129 Tahun 2012, pembuatannya paling lambat 20 hari kerja.(Fahad Hasan&Tim Investigator KA)