Spread the love

BataraNews.com-Diabaikannya utang pemerintah kepada Pertamina tercermin dalam APBN 2019, secara terperinci dalam APBN 2019 disebutkan, anggaran subsidi BBM dan LPG merupakan pembayaran atas utang kepada Pertamina.

Tampak sekali bahwa jumlah yang disubsidi dalam APBN jauh lebih rendah dari utang pemerintah kepada Pertamina. Menurut Pertamina dalam laporan keuangan 2018 Penggantian biaya subsidi dari Pemerintah sebesar USD 5,632 miliar.

Berdasarkan laporan keuangan Pertamina, kenaikan penjualan dan pendapatan usaha lainnya sebesar 25,94 persen dari tahun sebelumnya, menyebabkan laba usaha tahun 2018 naik 20,42 persen.

Di mana laba usaha tahun 2018 sebesar USD 6,246 miliar dan laba usaha tahun 2017 sebesar USD 5,187 miliar, sehingga dapat dikatakan bahwa sebagian besar atau 90,16 persen adalah piutang kepada pemerintah atau utang pemerintah yang tidak dibayarkan kepada Pertamina.

Meskipun dalam APBN 2019 pemerintah menganggarkan subsidi BBM dan LPG 3 kilogram mencapai Rp 100 triliun, namun tidak menjamin anggaran tersebut ada untuk kebutuhan membayar utang kepada Pertamina. Ini dapat dibuktikan dengan banyaknya utang pemerintah kepada Pertamina sepanjang tahun 2017 yang juga tidak dibayarkan pada anggaran 2018.

Dalam APBN 2019, dianggarkan subsidi Solar 14,5 juta kilo liters. Sementara piutang pemerintah pada tahun 2018 karena subsidi solar Rp 29,31 triliun. Subsidi minyak tanah dalam APBN 2019 sebesar 610 ribu kilo liter, sementara piutang Pertamina pada pemerintah Rp 243,68 miliar.

Subsidi LPG dalam APBN 2019 untuk 7,0 juta ton, sementara piutang Pertamina pada pemerintah atas penggantian biaya subsidi LPG tabung 3 kg Rp 1,147 triliun. Hal yang paling membahayakan adalah adanya piutang Pertamina kepada pemerintah yang tidak dianggarkan dalam APBN, yakni utang Premium. Sebagaimana yang diklaim dalam laporan keuangan Pertamina utang premium pemerintah tahun 2018 sebesar Rp 23,27 triliun.

Apakah pemerintah akan mau membayar? Padahal tahun 2019 adalah tahun kemelut besar bagi pemerintah karena harus berhadapan dengan utang jatuh tempo yang sangat besar.(Fahad Hasan&Tim Investigtor KA)