Spread the love

BataraNews.com-Tak ada akar, rotan pun jadi. Begitulah mungkin cara terbaik bagi para pemangku kebijakan anggaran dalam mengolah program, agar bisa menikmati manisnya uang negara. Kejadian tersebut bisa dilihat dari besaran pembayaran honorarium jasa pengujian K3 pada Satker Lingkup Ditjen Binwasnnker dan K3 Kemenaker yang mengalokasikan uang negara tanpa aturan main.

LRA Kemenaker Tahun 2016 menyajikan realisasi Belanja Barang sebesar Rp1.826.927.649 980 dari anggaran sebesar Rp2.333.616.041.000.00 atau 78.28%. Pos realisasi belanja barang di antaranya untuk pembayaran honor operasional satuan kerja.

Tim Investigator KA melalui data yang dimiliki menunjukkan bahwa Direktorat Bina K3 dan Satker UPTP Balai K3 Jakarta diketahui tidak memiliki standar acuan tarif untuk pembayaran honorium jasa pengujian K3 pada Satker Lingkup Ditjen Binwasnnker dan K3. Adapun honorium mencakup program dari Direktorat Bina K3 Rp612.500.000 dan Balai K3 Jakarta Rp55.080.000. Total jumlah besarannya jika digabungkan menjadi Rp667.580.000.

Permasalahan tersebut mengakibatkan realisasi honorium menjadi tidak dapat diyakini kewajarannya, dan membuat publik curiga. Mungkinkah permasalah demikian hanya serangkaian cara pejabat besutan Hanif Dakhiri dalam menikmati anggaran milik Negara?.

Kalau kita lihat film Indonesia, polisi selalu datang jika adegan penjahat sudah pura-pura tobat dengan meminta maaf pada orang yang dijahatinya. Menurut publik, begitulah potret yang ada pada Kementerian Ketenaga Kerjaan Republik Indonesia.(Fahad Hasan&Tim Investigator KA)