Diduga, Bantuan Sosial Puluhan Miliar di Kemensos Mangkrak?

Spread the love

BataraNews.com-Siapa sangka kalau realisasi belanja bantuan sosial di Kementerian Sosial melalui Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin (PFM) tahun 2016 pada rekening penerima bantuan sosial diduga mangkrak puluhan miliyar.

Bantuan sosial yang diketahui sebesar Rp 10,36 miliyar tersebut belum dimanfaatkan sama sekali oleh Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin pada tahun 2016.

Sebelumnya, dari Laporan Realisasi Anggaran Kemensos pada tahun 2016 diketahui, Kemensos menyajikan belanja bantuan sosial dengan anggaran sebesar Rp 9,68 trilun dan telah terealisasi sebesar Rp 9,19 trilun atau 94,95 persen dari anggaran.

Anggaran dan realisasi tersebut di antaranya dialokasikan pada Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin (PFM) yang terdiri dari Direktorat PFM Persedaan, PFM Perkotaan, dan PFM Pesisir Pulau-Pulau Kecil dan Perbatasan Antar Negara dengan nilai anggaran dan realisasi di bawah ini:

1. Belanja bantuan sosial sebesar Rp580.265.000.000 dengan realisasi sebesar Rp577.882.190.000 atau 99,59 persen.

2. Pengembalian sebesar Rp 0,00 dengan realisasi sebesar Rp 0,00 atau 0 persen.

Total anggaran dan realisasi belanja bantuan sosial Ditjen PFM tahun anggaran 2016 sebesar Rp 580,2 miliar dengan realisasi Rp 577,8 miliar. Dari realisasi belanja bantuan sosial tersebut, yang menjadi beban bantuan sosial seperti dijelaskan di atas, dalam Laporan Operasional per 31 Desember 2016 sebagai berikut:

Miris, mekanisme pencairan dan bantuan sosial dilakukan lembaga keuangan dengan langsung mentransfer ke rekening penerima bantuan sosial dari rekening penyaluran bermasalah.

Dari dokumen yang dimiliki tim, hasil rekonsialisasi yang dilakukan oleh Bank BNI sampai dengan tanggal 31 Desember 2016 diketahui, tidak semua dana tersebut telah diaktivasi oleh penerima bantuan alias mangkrak.

Dan, nilai rekening yang belum diaktivasi sampai dengan 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp 10,36 milyar. Oleh karena itu, publik mendorong aparat hukum maupun KPK untuk menyelidikinya, kenapa Ditjen PFM tidak melakukan penindakan terhadap bantuan sosial tersebut?.(Fahad Hasan&Tim Investigator KA)