BataraNews.com-PT Krakatau Steel Tbk membantah kabar yang menyebutkan perseroan melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) kepada karyawan tetap mereka. Direktur Utama Krakatau Steel Silmy Karim menjelaskan produsen baja itu tengah melakukan restrukturisasi organisasi guna memperbaiki kinerja perusahaan yang merugi selama tujuh tahun berturut-turut. 

Ia mengungkapkan jumlah unit kerja dalam tubuh Krakatau Steel sebanyak 6.264 posisi. Jumlah tenaga kerja di unit tersebut sebanyak 4.453 orang per Maret 2019. Praktis, lanjutnya, jumlah tersebut tidak efisien dan membebani biaya operasional perusahaan. 

Oleh sebab itu, ia mengatakan perusahaan akan melakukan efisiensi dengan memangkas unit kerja sebesar 30 persen dari 6.264 posisi setara 1.879 unit kerja secara bertahap hingga 2020. Jika dihitung, maka jumlah unit kerja di perseroan menjadi 4.385 posisi. 

Pengurangan unit kerja di Krakatau Steel tentunya dibarengi dengan pemangkasan jumlah tenaga kerjanya. Namun, ia belum bisa menyebutkan pengurangan jumlah karyawan tetap lantaran jumlahnya berubah setiap hari dengan adanya karyawan pensiun dan sebagainya. 

“Struktur seperti ini bukan lagi struktur yang tepat. Krakatau Steel terlambat transformasi diri yang seharusnya sudah harus dilakukan tahun sebelumnya untuk antisipasi daya saing di luar negeri,” katanya.

Meski mengurangi unit kerja, perusahaan yang berlokasi di Cilegon, Jawa Barat ini tidak melakukan PHK. Sebab, kayawan Krakatau Steel tersebut akan dialihkan kepada entitas usaha lainnya.

Krakatau Steel sendiri tercatat memiliki beberapa anak usaha yang bergerak di luar sektor baja, misalnya PT Krakatau Daya Listrik di sektor kelistrikan, PT Krakatau Tirta Industri di sektor air, PT PT Krakatau Bandar Samudera di sektor pelabuhan, dan PT Krakatau Industrial Estate Cilegon di sektor properti. 

Ia meyakini dengan memindahkan karyawan kepada entitas anak maka beban operasional Krakatau Steel sebagai induk (holding) perusahaan bisa berkurang. Di sisi lain, Sumber Daya Manusia (SDM) yang dialihkan ke anak usaha bisa memaksimalkan kinerja anak usaha. Ia menyebut usaha ini sebagai cost to profit center

“Kalau saya keluarkan (spin off) ke anak dan cucu perusahaan otomatis karyawan Krakatau Steel akan berkurang. Ketika itu berkurang artinya Krakatau Steel sebagai holding akan ramping,” paparnya. 

Menurutnya, efisiensi ini mendesak dilakukan. Alasannya, kompetisi di pasar baja makin ketat. Sebagai perusahaan baja pelat merah, Krakatau Steel tidak hanya bersaing dengan perusahaan domestik namun juga gempuran baja dari luar negeri.

Tantangan terbesar, katanya, datang dari pesaing asing misalnya dari China, Jepang, dan Korea Selatan. Pasalnya industri negara tersebut mampu memproduksi baja jauh melebihi Indonesia.

Berdasarkan catatannya, China menghasilkan 1 miliar ton baja per tahun, Korea Selatan sebesar 60 juta ton per tahun, dan Jepang sebesar 80 juta ton baja per tahun. Sedangkan Indonesia hanya sekitar 6-7 juta ton baja per tahun.

“Jepang dan Korea sudah mengantisipasi dari 20 tahun lalu, mereka melakukan perampingan. Krakatau Steel itu terlambat,” ujarnya. 

Selain perubahan dari sisi karyawan tetap, perseroan juga juga akan melakukan efisiensi kepada karyawan outsourcing alias pekerja kontrak. Ia mengaku perusahaan tidak akan memperpanjang kontrak dengan perusahaan penyedia jasa tenaga outsourcing. Namun, ia memastikan perusahaan membayar kewajiban sesuai dengan kontrak. 

“Kami tidak memperpanjang kontrak dengan perusahaan outsourcing,” paparnya. 

Kabar soal pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja dari sejumlah perusahaan di bawah naungan PT Krakatau Steel berhembus. Kabar salah satunya datang dari Federasi Serikat Baja Cirebon dan Serikat Buruh Krakatau Steel (SBKS).

Dikutip dari Antara pada Selasa (2/7) lalu, para pekerja perusahaan menggelar aksi unjuk rasa untuk menentang rencana PHK dan restrukturisasi pekerja yang akan dilakukan PT Krakatau Steel.(Fahad Hasan&DBS)