Spread the love

BataraNews.com – Kementrian Agama (Kemenag) RI saat ini tengah disorot terkait rencananya untuk meminjam dana sebesar 3,7 Triliun ke World Bank atau Bank Dunia.

Menurut Ditjen Pendidikan Islam Kementerian Agama (Kemenag) usulan pinjaman tersebut untuk mendukung program pendidikan madrasah.

Langkah ini diambil untuk mendorong terbentuknya penganggaran yang transparan dan akutabilitas di satuan pendidikan Madrasah. Kemudian memberikan assemen atau pelatihan kepada siswa Madrasah agar memiliki kompetensi yang sama dengan siswa lain. Selanjutnya membangun sistem teknologi informasi Madrasah yang terintegrasi.

“Mereka para pengajar belum pernah ada pelatihan. Kita perlu garap untuk berkelanjutan meningkatkan kualitas pendidikan,” kata Menag saat pemaparan rapat dengar pendapat bersama komisi VIII di kompleks Parlemen, DPR MPR RI, Jakarta, Senin (24/6), seperti dilansir gatra.com.

Namun ia mengatakan, realisasi peminjaman tersebut masih bergantung pada keputusan Kementerian Keuangan.

“Ini masih dalam wacana dan masih kami (Kemenag) bicarakan terlebih dahulu dengan Kementerian Keuangan,” ujar dia.

Namun menurut pengamat Pendidikan Islam dari  UIN Syarif Hidayatullah, Jejen Musfah untuk mendongkrak kualitas madrasah tidak harus meminjam dana sebesar Rp 3,7 triliun ke Bank Dunia. Masih banyak sumber dana lain yang bisa digunakan untuk mendongkrak kualitas madrasah, yang di antaranya adalah dana abadi pendidikan. 

“Saya tidak setuju. Bisa dari uang (negara yang dirampas) koruptor, dana abadi pendidikan, dana haji, atau pengurangan tunjangan pejabat eselon satu dan eselon dua di lingkungan Kemenag,” ujar Jejen saat dihubungi Republika.co.id, Rabu (19/6).  

Untuk meningkatkan kualitas madrasah, menurut Jejen, Kemenag kedepannya bisa memperbanyak lagi kuantitas madrasah negeri yang memenuhi standar nasional pendidikan. Selain itu, Kemenag juga harus memperbaiki gaji guru honorer. 

“Perbaiki gaji guru honorer setara guru ASN. Perbaiki mutu Fakultas Keguruan, input dan dosen dan saprasnya. Libatkan masyarakat dalam pembiayaan madrasah,” tutup Jejen. (azk)