Masalah Korupsi di Tubuh BUMN

Spread the love

BataraNews.com-Secara umum, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) adalah sebagai perwujudan peran pemerintah di bidang ekonomi dengan tujuan utama“Meningkatkan kesejahteraan masyarakat”.Salah satu contoh dari peran tersebut misalnya, dilaksanakan dalam pengadaan barang dan jasa. Peran BUMN juga bisa disebut sebagai “Pioneering” atau perintis usaha, di mana BUMN memposisikan sebagai (agent of development).

Sekilas info, total BUMN sesuai data terakhir adalah 118 dengan 800 anak usaha. Sementara total aset BUMN pada Semester 1 2017 sebesar Rp 6,694 triliun. Pendapatan BUMN pada Semester 1 2017 sebesar Rp 936 triliun dengan total SDM berjumlah 956,918 orang.

Modus Penyimpangan secara Umum

Bicara BUMN, mari mencermati modus korupsi di tubuh BUMN, yang bisa dikatakan sudah semakin canggih. Mengutip pendapat rekan, modus yang dilakukan kini berbeda dengan pola lama. Katanya, praktik-praktik ‘penyelewengan’ seperti mark up harga, mulai bergeser kepada memanfaatkan anak-anak perusahaan BUMN.

Sebagian besar, tepatnya sekitar 60 persen, penyelewengan di tubuh BUMN terjadi pada anak usaha. Katanya lagi, modusnya adalah pendirian anak usaha dijadikan sebagai alat untuk menguntungkan pihak-pihak tertentu seperti direksi dan komisaris, yang ujungnya negara jadi merugi.

Adanya anak usaha BUMN, sebenarnya diharapkan memberikan keuntungan kepada induk, namun dalam prakteknya justru merugikan. Anak usaha tersebut seperti didesain untuk merugi agar mendapat suntikan dana menggunakan dana PMN induknya.

Mengacu pasal 1 angka 1 UU No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (UU BUMN), BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Dapat diartikan, BUMN adalah perusahaan yang modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung, sehingga kerugian BUMN bisa dianggap juga sebagai kerugian negara.

Sedangkan anak perusahaan BUMN hanya diatur dalam Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-03/MBU/2012 Tahun 2012. Di dalam pasal 1 poin 2 dijelaskan bahwa anak perusahaan BUMN adalah perseroan terbatas yang sebagian besar sahamnya dimiliki oleh BUMN. Dengan demikian, anak perusahaan BUMN tidak termasuk BUMN karena sahamnya tidak dimiliki oleh negara, tetapi oleh BUMN.

Permen di atas juga berarti, negara tidak memiliki kewenangan terhadap anak perusahaan BUMN, karena selain bukan berstatus sebagai BUMN, anak perusahaan BUMN sahamnya tidak dimiliki oleh negara. Negara hanya memiliki kewenangan terhadap BUMN saja, sedangkan anak perusahaan BUMN bersifat mandiri. Hal ini menjadi celah untuk terjadinya penyimpangan.

Modus yang dipraktikkan biasanya, anak perusahaan diberi keistimewaan atau perlakuan khusus oleh BUMN induknya berupa kontrak kerja dengan margin besar. Keuntungannya kemudiian dibagi kepada direksi atau komisaris BUMN dalam berbagai bentuk, paling umum biasanya dalam bentuk remunerasi, bonus, atau fasilitas. Umumnya, hampir semua direksi BUMN juga adalah komisaris di anak perusahaan BUMN tersebut.(Fahad Hasan&DBS)