BataraNews.com-Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Komisi XI berencana memanggil Otoritas Jasa Keuangan (OJK) guna memperoleh penjelasan terkait temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Rencananya rapat akan digelar akhir bulan ini.

“Akhir bulan, kami ada rapat dengar pendapat dengan mereka (OJK),” tutur Anggota Komisi XI DPR Haerul Saleh, dalam keterangannya, di Jakarta, Sabtu (15/6/).

Diketahui, permasalahan sewa dan penggunaan gedung kantor OJK kembali menjadi sorotan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Hal tersebut terungkap dari Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II 2018 dari BPK yang baru saja dipublikasikan.

Dalam IHPS tersebut, BPK menemukan bahwa Dewan Komisioner OJK telah memutuskan untuk menyewa gedung Wisma Mulia 1 dan 2, tetapi kemudian hanya memanfaatkan sebagian. Hal ini mengakibatkan terdapat pengeluaran uang sewa gedung, namun gedungnya tidak bermanfaat.

Menurut Haerul Saleh, hal tersebut sudah pernah dibahas oleh Komisi XI dalam rapat beberapa waktu lalu. Ketika itu, OJK melempar tanggung jawab pada manajemen yang lama.

“Waktu itu pihak OJK menjawab bahwa hal tersebut merupakan kesalahan kebijakan lama. Tapi menurut saya, masalah tersebut tidak bisa dilimpahkan begitu saja,” katanya.

Permainan OJK

Wimboh Santoso, pria asal Boyolali, kini tengah menahkodai Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sejak tahun 2017. Ia diduga memainkan perannya dalam penentuan jabatan di institusi pasar modal. Sebelumnya, pria ini mengabdi cukup lama di Bank Indonesia (BI) yang kemudian berlabuh ke Bank Mandiri. Tak hanya itu, Hoesen selaku Kepala Eksekutif Pasar Modal Merangkap Anggota Dewan Komioner OJK ikut meramaikan kancah ini.

Ketika BataraNews.com  meminta klarifikasi kepada Hoesen, namun ia tidak merespon. Hal yang sama juga terjadi kepada Rahmat, malahan reporter kami nomor WhatsUp-nya diblok. Hasilnya adalah Rahmat Waluyanto ditunjuk sebagai Komisaris Utama KSEI, padahal Rachmat juga merupakan Komisaris di Bank Permata. Sedangkan, menurut POJK 55/2016, seseorang tidak boleh merangkap jabatan di institusi keuangan.

Namun hal itu dibantah oleh Anto Prabowo, selaku Deputi Komisioner Manajemen Strategis dan Logistik dalam surat elektroniknya. Ia menegaskan sesuai dengan POJK tersebut pengangkatan beliau telah memenuhi unsur yang diperbolehkan sehingga tidak ada rangkap Jabatan. KSEI merupakan SRO yang sifatnya non-profit. Demikian pula baha posisi beliau sebagai Komisaris Independen di Bank Permata.

Berbeda dengan Tito Sulistio, mantan Direktur Utama BEI dan Asosiasi Alumni Doktor Hukum UPH, mengatakan tidak ada peraturan yang mengatakan tidak boleh perusahaan untuk mencari untung. Buktinya apa? Tito menambahkan dari profit tersebut kita dapat membagikan bonus kepada direksi dan karyawan, tegasnya. “Ngawur…., “sambil Tito tertawa.

Hal yang sama juga diamini oleh Drajad Wibowo Pengamat Ekonomi senior. Menurutnya KSEI boleh mencari laba. Karena KSEI, badan hukum berbentuk PT, secara teknis boleh membagi deviden. Tapi karena, dia bergerak di pasar modal, dia juga tunduk pada peraturan OJK. Jika OJK melarang KSEI membagi deviden, ya dia harus patuhi, tegas Drajad.

Selain itu juga terdapat oligarki di Bursa Efek Indonesia. Inarno Djajadi dan kawan-kawan adalah hasil subjektifitas. Pria asal Yogyakarta, yang kini menjabat Direktur Utama BEI, merupakan hasil rekayasa dari Wimboh dan Hoesen, padahal Inarno masih mempunyai track record yang buruk terkait saham ARTI. Terkait dengan hal tersebut, BataraNews.com mencoba menghubunginya untuk meminta klarifikasi, namun ia mengindar.

Karenanya,BataraNews.comakan mengabarkan hasil investigasinya selanjutnya terkait oligarki di lembaga keuangan. Bagaimana pun mereka telah menentukan direksi dan komisaris di pasar modal. Karena itu, BataraNews.com memulai pada kasus Gedung Wisma Mulia (WM) yang terdapat di Gatot Subroto. Bersambung…(Fahad Hasan&Tim Investigator KA)