BataraNews.com-Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Komisi XI berencana memanggil Otoritas Jasa Keuangan (OJK) guna memperoleh penjelasan terkait temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Rencananya rapat akan digelar akhir bulan ini.

“Akhir bulan, kami ada rapat dengar pendapat dengan mereka (OJK),” tutur Anggota Komisi XI DPR Haerul Saleh, dalam keterangannya, di Jakarta, Sabtu (15/6/).

Diketahui, permasalahan sewa dan penggunaan gedung kantor OJK kembali menjadi sorotan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Hal tersebut terungkap dari Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II 2018 dari BPK yang baru saja dipublikasikan.

Dalam IHPS tersebut, BPK menemukan bahwa Dewan Komisioner OJK telah memutuskan untuk menyewa gedung Wisma Mulia 1 dan 2, tetapi kemudian hanya memanfaatkan sebagian. Hal ini mengakibatkan terdapat pengeluaran uang sewa gedung, namun gedungnya tidak bermanfaat.

Menurut Haerul Saleh, hal tersebut sudah pernah dibahas oleh Komisi XI dalam rapat beberapa waktu lalu. Ketika itu, OJK melempar tanggung jawab pada manajemen yang lama.

“Waktu itu pihak OJK menjawab bahwa hal tersebut merupakan kesalahan kebijakan lama. Tapi menurut saya, masalah tersebut tidak bisa dilimpahkan begitu saja,” katanya.

Haerul Saleh menggariskan itu merupakan keputusan kelembagaan yang harus dilaksanakan oleh lembaga. Apabila tidak digunakan atau dimanfaatkan sebagaimana mestinya itu berarti ada inefisiensi yang secara sengaja dilakukan.

Oleh karena itu, ia mengaku masih akan menuntut OJK untuk menjelaskan secara komprehensif.

“Nanti setelah itu, baru kita lihat rekomendasi BPK sepeti apa. Apakah memang masih ada jalan perbaikan dengan melakukan pengembalian atau ada unsur hukum lain. Yang pasti harus ada yang bertanggung jawab,” tukasnya.

OJK Melakukan Pemborosan

Sebelumnya, tim investigator KA menemukan beberapa hal. OJK dinilai memiliki gaya selangit. Gaya-gayaan menyewa tempat, namun faktanya mengecewakan publik. Misalnya, sudah membayar sewa gedung Wisma Mulia I sebesar Rp412.308.289.800, dan Wisma Mulia II sebesar Rp76.979.371.392, tapi tidak seluruhnya dimanfaatkan.  Sekadar informasi, WM itu dimiliki oleh taipan Djoko S Tjandra.

Terkait masalah ini dapat dikatakan sangat krusial, sehingga Dewan Komisioner OJK harus mempertanggungjawabkannya. Ada pembayaran sewa gedung Wisma Mulia I dan II, tapi ternyata tidak dimanfaatkan seluruhnya. Dokumen tim menunjukkan, kondisi tersebut malah akan berpotensi merugikan negara. Sebab seluruh lantai Wisma Mulia yang disewa oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) ternyata tidak dimanfaatkan.

Padahal pada prinsipnya, sewa adalah salah satu cara atau bentuk pemanfaatan Barang Milik Negara (BMN). Tujuannya untuk mengoptimalisasi BMN yang belum dipergunakan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan Negara. Bahkan, memperoleh fasilitas yang diperlukan dalam rangka menunjang tugas dan fungsi instansi Pengguna Barang.

Selain itu juga untuk mencegah penggunaan BMN oleh pihak lain secara tidak sah. Secara payung hukum pun ada, bahwa pelaksanaan sewa BMN telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2014. Dan, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.06/2014 serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor 33/PMK.06/2012.

Namun, di OJK sendiri ternyata sewa tempat yang ternyata tidak menunjang tugas dan fungsi OJK, karena seluruh lantai tidak dimanfaatkan. Anehnya, pembayaran sewanya sangat besar. Malah menurut perspektif publik, mungkin uang sebesar itu bisa untuk membangun sebuah gedung untuk OJK.

Yang mengecewakan adalah, OJK seolah menolak memanfaatkan gedung yang dipinjampakaikan oleh BI dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) di Prime Area. Padahal perhitungannya, dengan memanfaatkan Gedung BI dan Kemenkeu, dapat berpotensi penghematan. Ketimbang harus menyewa Gedung Wisma Mulia.

Alasannya, OJK telah menganalisis perbandingan biaya (melalui pendekatan least cost dan pro &. cons). Ini sebagai dasar dalam pengambilan keputusan oleh DK OJK terkait pemanfaatan Gedung Wisma Mulia I dan II. Selain itu, terdapat potensi kerugian negara Gedung Wisma Mulia yang sudah dibayar sewanya selama tiga tahun seluas, 80.000 m, senilai Rp570 miliar dan hanya dipakai 10.000 m. Sementara di Gedung BI, OJK tetap membayar senilai Rp35 miliar per tahun. Berikut penjelasannya:

1. Tetap menggunakan Gedung Menara Radius Prawiro (Bl) dan Gedung Sumitro Djojohadlkusumo (Kementerian Keuangan) dengan pertimbangan biaya yang lebih rendah (least cost).

2. Melaksanakan pemanfaatan ruang kantor sewa di Gedung Wisma Mulia yang mendasarkan pada metode least cost yaltu opsl 1. Yaitu penggunaan seluruh lantai yang disewa di Gedung Wisma Mulia II sampai dengan tahun 2022.

3. Tidak melaksanakan opsi bell Gedung Wisma Mulia I dengan pertimbangan. Melakukan upaya-upaya dalam rangka penyediaan kantor pusat yang mandiri dalam satu lokasi terpadu sesuai kemampuan keuangan OJK.(Fahad Hasan)