Spread the love

BataraNews.com-Kementerian Keuangan (Kemenkeu) RI baru saja meluncurkan sebuah platform kerja sama pendanaan yang diberi nama SDG Indonesia One. Dengan platform ini, Kemenkeu mengharapkan ada masukan anggaran baru guna mendukung pembangunan Indonesia.

Platform ini pun makin memperjelas kondisi keuangan negara yang dikelola oleh Menteri Sri Mulyani saat ini ditengarai tengah kempis, karena digunakan untuk pembangunan infrastruktur secara jor-joran.

Oleh sebab itu publik berasumsi, dengan membuat platform yang akan mengkombinasikan sumber-sumber dana untuk proyek di Indonesia, menjadi salah satu jurus Sri Mulyani yang disinyalir bisa meringankan beban anggaran negara.

Kendati demikian, kita harus melihat pengumpulan sumber modal tersebut terdapat dalam beberapa tipe produk, di antaranya hibah, bantuan teknis, pinjaman dan ekuitas, dan penelitian.

Artinya, sumber-sumber yang akan dikumpulkan lewat platform itu tidak cuma-cuma dan gratis begitu saja. Untuk pinjaman misalnya, tentu akan ada kompensasi tertentu yang bakal didapatkan oleh si peminjam.

Terkait kompensasi tersebut, kita semua juga belum tahu. Yang pasti, Kemenkeu juga harus transparan dan terbuka terkait kebijakan yang diambilnya tersebut.

Jangan alih-alih pembangunan infrastruktur dapat terus berjalan, tapi ternyata disusupi banyak kepentingan oleh orang-orang yang bisa meminjamkan dan menyertakan modalnya untuk proyek-proyek tanah air. Sehingga yang terjadi, negara justru akan kebobolan pada akhirnya. Tentu kita tidak menginginkan hal tersebut terjadi.

Porsi realisasi belanja negara untuk kebutuhan pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur memang setiap tahun nilainya terus meningkat. Khususnya untuk pembangunan infrastruktur.

Di tahun 2018 saja, berdasarkan data APBN yang dirilis Kemenkeu, anggaran untuk kesehatan dan pendidikan masing-masing mencapai Rp 111 triliun dan Rp 444,1 triliun. Sementara, anggaran untuk infrastruktur sebesar Rp 410,7 triliun.

Di lain sisi, pendapatan negara sering tidak bisa mencapai target yang ditetapkan dalam APBN. Bahkan, untuk tahun 2018 pendapatan negara yang berasal dari pajak, PNBP, dan hibah nilainya baru mencapai Rp 900 triliun atau sekitar 63% dari target APBN.. (Fahad Hasan&Tim Investigator KA)