Spread the love

BataraNews.com-Bintangnya mulai bersinar saat berpangkat kolonel. Namun, dia mulai diperhitungkan sebagai prajurit sejati saat melakukan gelar pasukan sehari sebelum Presiden Abdurrahman Wahid menyampaikan pidato pertanggungjawaban di Sidang Istimewa (SI) MPR, Minggu 22 Juli 2001. Itu adalah masa menjelang kejatuhan Wahid.

Sehingga, gelar pasukan itu dinilai berbagai pihak sebagai sinyal keberpihakan TNI terhadap masa depan bangsa yang lebih baik mengingat doktrin politik TNI adalah doktrin politik negara. Apa yang terbaik bagi negara adalah yang terbaik bagi TNI.

Gelar pasukan yang kata Ryamizard sudah seizin Presiden Wahid, bertajuk Apel Kesiapan TNI di Silang Monas tepat di depan Istana Merdeka diikuti tak kurang 2.000 personil TNI dan dipimpin langsung oleh Ryamizard Ryacudu, selaku Pangkostrad jenderal berbintang tiga ketika itu. Antara lain disertakan 81 kendaraan lapis baja dari Kostrad dan Korps Marinir.

Yang menarik, sebelum sampai ke tempat upacara, kendaraan lapis baja itu telah lebih dahulu melintasi jalan-jalan utama di Jakarta dan menarik perhatian masyarakat. Unsur yang dilibatkan ketika itu adalah TNI Angkatan Darat (AD) yang terdiri dari Batalyon 323 dan 320 (420 personel), Yon Linud 328 (160), Kopassus TNI AD (180), Kodam Jaya yang terdiri dari Yon Kav 7 dan 9 (200), Yon 203 (225), Marinir TNI AL (535), Armada Barat TNI AL (206), dan Skuadron 461 Korpaskhas TNI AU (120).

“Tidak ada yang istimewa dalam apel ini. Apel ini adalah apel yang biasa dilakukan seluruh prajurit. Tujuan utama apel ini untuk kekompakan, karena dengan kekompakan yang ditunjukkan ke masyarakat diharapkan masyarakat merasa tenang, aman, dan terlindungi,” kata Ryamizard waktu itu.

Apel serupa kembali digelar Ryamizrad menjelang akhir 2003 lalu, sudah dalam jabatannya sebagai KSAD. Namanya Gelar Juang Kartika TNI Angkatan Darat. Pesannya sederhana saja, memberi warning agar Pemilu 2004 tidak berdarah-darah. Namun, anehnya warning ini malah dianggap beberapa orang politisi dan pengamat politik sebagai pertanda masih adanya niat militer memasuki area pilitik. Hal yang kemudian dibantahnya dengan tegas.

Profesional
Sikap profesionalisme Ryamizrad selalu tampak menonjol dalam memandang setiap persoalan konflik di daerah. Tentang keberadaan TNI di daerah konflik itu — yang suka tidak suka, pasti menimbulkan ekses berupa korban jiwa maupun harta benda di kalangan tentara, gerakan separatis, dan rakyat sipil yang kadang lalu dimanfaatkan sekelompok orang tertentu untuk menyudutkan tentara — Ramizard menyebutkan bahwa keberadaan militer di wilayah-wilayah konflik itu adalah atas kebijakan pemerintah.

Namun ia melihat, seringkali benturan-benturan yang terjadi di lapangan secara tidak langsung disebabkan oleh kebijakan politik yang tak pasti dalam penyelesaian konflik dan/atau separatisme di daerah. Dia menggambarkan, tentara maunya tinggal “pithes” atau pencet saja jika ingin menyelesaikan persoalan di daerah konflik.

Namun, menurutnya, setiap konflik mempunyai akar persoalan dan cara penyelasaian yang berbeda terutama dari sudut pandang TNI. Daerah konflik Aceh, misalnya, sepanjang Gerakan Separatis Aceh (GSA) menginginkan merdeka dan tidak mau mengakui NKRI maka Ryamizard yakin perdamaian pasti tidak akan tercapai. Sebab TNI maunya Aceh tetap bagian dari NKRI. Karena itu, solusinya adalah GSA harus bergabung dan mengakui NKRI, baru persoalan akan selesai.

Tentang Papua, menurutnya, penyelesaiannya sudah lebih ke arah politis yang juga melibatkan negara-negara lain seperti Amerika Serikat dan Australia. Dan itu urusannya para politisi. Kata Ryamizard, di sini urusan tentara adalah dengan kekuatan senjata yang tinggal pencet saja sebab jaringan separatis sudah diketahui di mana-mana.

Di kalangan militer, Ryamizard memang dianggap benar-benar prajurit profesional dan tidak banyak melakukan politicking. Karir politiknya diperkirakan akan mencapai puncak, pada waktunya. Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu secara gamblang menyatakan mendukung capres petahana Joko Widodo (Jokowi). Ada beberapa fakta tentang Ryamizard.

Ryamizard merupakan Jenderal TNI (Purn) yang lahir di Palembang, Sumatera Selatan, pada 21 April 1950. Dia menjabat sebagai Menhan pada Kabinet Kerja bentukan Presiden Joko Widodo yang mulai menjabat pada 27 Oktober 2014.(Fahad Hasan)