Spread the love

BataraNews.com-Sebelum didirikan, PT Sucofindo merupakan salah satu lembaga pemerintah, yaitu Lembaga Penyelenggara Perusahaan Industri (LPPI). Pada tahun 1956 lembaga ini ditransformasi oleh pemerintah menjadi perusahaan “Joint Venture”, bekerja sama dengan “societe General de Surveillance” (SGS) SA General Swiss. Awalnya, saham masing-masing pihak adalah sebesar 50%. Tetapi, setelah mengalami beberapa kali perubahaan, akhirnya komposisi kepemilikan saham menjadi 95% milik pemerintah Indonesia, dan 5% oleh SGS Geneva.

Sucofindo, sebagai perusahaan inspeksi pertama di Indonesia, juga bergerak di bidang usaha jasa survai. Serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki perusahaan untuk menghasilkan barang dan jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat untuk mendapat keuntungan. Meskipun Sucifindo sudah berdiri sejak tahun 1956, ternyata arsip-arsip perusahaan masih berantakan dan amburadul. Belum sepenuhnya diadministrasi dengan baik layaknya perusahaan yang modern.

Nah, arsip-arsip Sucofindo yang tidak diadministrasi dengan baik ini ditemukan oleh BPK (Badan Pemeriksaan Keuangaan) ketika melakukan audit di lingkungan Sucofindo dan PT. Sucofindo Nissesa. Sehingga ketika BPK melakukan audit di Sucofindo mengalami hambatan, lantaran bukti-bukti pendukung kegiatan yang menjadi lingkup pemeriksaan belum seluruhnya diadministrasi dengan baik. Sehingga membutuhkan waktu yang cukup lama untuk memeriksa seluruh dokumen yang terkait.

Atas hal inilah, akhirnya Sucofindo dinilai publik, sebagai perusahaan yang benar-benar memalukan, karena kacau sekali dalam administrasi. Padahal Sucofindo ingin menjadi perusahaan kelas dunia yang kompetitif, andal, dan terpercaya di bidang inspeksi, pengujian, sertifikasi, konsultasi, dan pelatihan.

Terkait berita di atas, redaksi BataraNews.com telah mecoba menghubungi pihak Sucofindo. Namun hingga berita ini dinaikkan, tidak ada tanggapan dari mereka. (Fahad Hasan&Tim Investigator KA)