BPJS Kesehatan Boroskan Rp3 Miliar?

Spread the love

BataraNews.com-Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) akhirnya merampungkan hasil audit Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Berdasarkan hasil auditnya, defisit BPJS Kesehatan diketahui sebesar Rp 9,1 triliun per 31 Desember 2018. Angka defisit per 31 Desember 2018 itu berdasarkan angka realisasi, bukan lagi prediksi.

Namun, di tahun-tahun sebelumnya terdapat ketidakhematan pada pekerjaan pengadaan media placement, pengadaan jasa monitoring, dan pemeliharaan data center. Selain itu, sewa gedung BPJS Kesehatan Divisi Regional V dan sewa gedung BPJS Kesehatan kantor cabang Banjar.

Berdasarkan dokumen Tim Investigator LJ, BPJS Kesehatan merealisasikan belanja barang dan jasa untuk kegiatan pengadaan Media Placement, Jasa Monitoring dan Pemeliharaan Data Centre, Sewa Gedung BPJS Kesehatan Divisi Regional V dan Kantor Cabang Banjar.

Hasil analisis atas Belanja Barang/Jasa menunjukkan terdapat ketidakhematan penggunaan anggaran Belanja Barang/Jasa sebesar Rp3.078.453.407,00 dengan rincian sebagai berikut:

a. Pekerjaan Pengadaan Media Placement BPJS Kesehatan sebesar Rp2.446.032.565,00

b. Pengadaan Jasa Monitoring Dan Pemeliharaan Data Center

c. Ketidakhematan Realisasi Anggaran Sewa Gedung Kantor BPJS Kesehatan Divisi Regional (Divre) V

d. Ketidakhematan Atas Anggaran Sewa Gedung Kantor BPJS Kesehatan Cabang Banjar

Permasalahan tersebut tentu saja tidak sesuai dengan UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara pada pasal 3 ayat (1) dan Perdir Nomor 66 tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Barang/Jasa Buku II.

Jelas sekali, permasalahan tersebut berindikasi mengakibatkan terjadinya pemborosan sebesar Rp3.078.453.407,00 yaitu:

  1. Pengadaan Media Placement sebesar Rp2.446.032.565,00
  2. Pekerjaan toolkits dan peralatan pendukung serta pemeliharaan/maintenance sebesar Rp40.833.338
  3. Sewa gedung BPJS Kesehatan Kantor Kedeputian Wilayah Jawa Barat sebesar Rp212.500.000,00
  4. Sewa gedung BPJS Kesehatan Kantor Cabang Banjar sebesar Rp88.000.000,00.

Publik menuntut Direktur Utama BPJS Kesehatan agar di masa yang akan datang dalam melakukan kegiatan iklan layanan masyarakat dapat langsung menggunakan media televisi atau online. Kemudian memberikan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku kepada Asisten Deputi Bidang SDM dan Umum Kedeputian Wilayah Jawa Barat BPJS Kesehatan terkait sewa gedung kantor. Dan, memberikan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku kepada Panita Seleksi Rekanan dan Panitia Pengadaan Jasa Monitoring dan Pemeliharaan Data Centre.

“Ini merupakan salah satu permasalahan yang patut dijadikan contoh dan pembelajaran. Sebab ada unsur keterkaitan defisit Rp 9,1 triliun saat ini. Coba jika tidak lakukan pemborosan, minimal bisa kurangi utang. Ini juga hanya masih segelintir dari pemborosan BPJS Kesehatan dan masih banyak masalah pemborosan yang lain,” cetus publik.(Fahad Hasan&Tim Investigator LJ)