BataraNews.com-Laporan Keuangan Satuan Kerja Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) mendapatkan opini tidak wajar pada tahun anggaran 2015. Sehingga atas opini tidak wajar tersebut menimbulkan banyak masalah.

Nah, dari masalah yang muncul tersebut, Tim Investigator LJ menilai, mungkin ada masalah yang sudah diselesaikan dan juga belum diselesaikan. Sebelumnya, alasan mendapatkan opini tidak wajar di atas ada dua kelemahan dalam laporan yang disampaikan SKK Migas.

Di antaranya, lembaga audit negara menilai pengakuan kewajiban diestimasi atas imbalan pascakerja berupa manfaat penghargaan atas pengabdian (MPAP), masa persiapan pensiun (MPP), imbalan kesehatan purna karya (IKPK), serta penghargaan ulang tahun dinas (PUTD) senilai Rp 1,02 triliun yang tidak disetujui oleh Kementerian Keuangan.

Dari penilain tersebut, Tim Investigator LJ menemukan bahwa pada penghargaan atas pengabdian (PAP) masih terasa janggal. Sebab, ada kelebihan pembayaran rapel penghargaan atas pengabdian (PAP) mantan pimpinan dan insentif kinerja mantan pekerja tahun 2015 belum dikembalikan senilai Rp578.101.825.

Meski nilainya kecil, tetap saja kalau ada penyimpangan atas kelebihan pembayaran, harus dipidanakan. Sehingga publik mencurigai, mungkin saja sampai sekarang kelebihan pembayaran sebesar Rp 578 juta tersebut memang belum dikembalikan. Oleh karena itu, Tim Investigator LJ mendorong agar aparat hukum maupun KPK memeriksa kelebihan pembayaran rapel penghargaan atas pengabdian (PAP) mantan pimpinan dan insentif kinerja mantan pekerja tahun 2015 yang belum dikembalikan senilai Rp578.101.825 tersebut.( Fahad Hasan&Tim Investigator LJ) �