Spread the love

BataraNews.com – Kasus dugaan pelanggaran ITE dan makar yang kemudian terciduknya seorang pemuda bernama HS, memiliki cerita lain juga.

Tagar #UlinYusronKebalHukum menjadi trending di sosial media lantaran netizen menilai Polisi bertindak berat sebelah.

Cerita berawal dari si pegiat media sosial pendukung Joko Widodo (Jokowi), Ulin Ni’am Yusron yang telah menyebarkan data pribadi seseorang yang semula dia duga sebagai pria yang mengancam penggal Jokowi. Ternyata tuduhannya salah. Dia minta maaf.

Permintaan maaf itu disampaikan Ulin lewat akun Twitternya, @ulinyusron, Minggu (12/5/2019).

Pria yang Ancam Penggal Kepala Jokowi Ditangkap! • Akhirnya. Mohon maaf kepada nama2 yang disebut dan keliru. Ini murni kesalahan menerima informasi dan mengolahnya. Terima kasih yang sudah meramaikan percakapan soal penggal sehingga telah menutupi demo,” tulis Ulin.

Semula dia menuduh pria bernama Dheva Suprayoga sebagai pelaku pengancam penggal Jokowi. Ternyata Dheva bukan pelakunya. Dia mencantumkan tautan berita detikcom berjudul ‘Pria yang Ancam Penggal Kepala Jokowi Ditangkap!’

Usai cuitan permintaan maaf Ulin tersebut masalah dianggap selesai padahal netizen menilai belum selesai karena apa yang dilakukan Ulin tersebut melanggar hukum. Ulin diduga telah melakukan kebohongan dan doxing.

Doxing merupakan dari istilah penyebaran informasi pribadi seperti ini yang dilakukan Ulin.Ketentuan mengenai doxing di Indonesia salah satunya diatur dalam Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronika (ITE) Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan UU No 11 tahun 2008. Tentu saja penyebaran informasi seseorang tak termasuk pelanggaran jika telah mendapat persetujuan orang yang bersangkutan.

Ada sederet sanksi yang mengancam para pelaku doxing. Selain sanksi pidana, ada pula denda. Berikut kutipan pasal-pasal terkait sanksi yang berkaitan dengan penyebaran informasi pribadi dalam Undang-Undang ITE:

Pasal 45

(3) Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

Atas dasar tersebutlah netizen menilai Ulin juga harus diproses secara hukum demi tegaknya keadilan, karena saat ini banyak orang menilai jika Polisi tengah didera krisis kepercayaan dari masyarakat seperti cuitan bernada sindiran oleh netizen berikut ini.