Spread the love

BataraNews.com – Pelabuhan Kuala Tanjung menjadi bagian dari proyek jalur sutra China. Pelabuhan berlokasi di Sumatera Utara itu masuk tahap pertama dari proyek skala besar one belt one road (OBOR).

Kesepakatan tersebut diteken oleh Deputi Infrastruktur Kemenko Kemaritiman, Ridwan Djamaluddin dan Wakil Menteri Bappenas China, Ning Jizhe di sela-sela Belt and Road Forum di Beijing, China. Menko Kemaritiman, Luhut Pandjaitan ikut menyaksikan penandatanganan kerja sama tersebut.

Banyak pengamat dan praktisi ekonomi tanah air menyayangkan keputusan pemerintah Jokowi ini lantaran proyek jalur sutra China ini akan membuat masalah baru untuk Indonesia diantaranya jebakan utang china.

“Ada yang memperingati debt trap, itu untuk yang skemanya tidak seperti kita. Kita tidak melakukan perjanjian G to G (antarpemerintah), kita gunakan skema B to B (antarbadan usaha). Itu sangat baik untuk mengurangi resiko jebakan ini,” katanya seperti dilansir Antaranews, Jakarta, Sabtu (27/4/2019).

Luhut menyampaikan hal tersebut di tengah rangkaian Belt and Road Forum di Beijing, China. Menurut dia, dengan skema B to B, tidak ada uang pemerintah yang disertakan dalam proyek-proyek tersebut.

Pemerintah hanya terlibat dalam studi kelayakan yang menyangkut lingkungan hidup, nilai tambah, transfer teknologi, skema bisnis dan pemanfaatan tenaga kerja lokal.

“Seperti yang kami lakukan di Morowali, sekarang kami sudah punya politeknik yang mendidik calon-calon tenaga kerja dalam bidang teknik. Setelah 3-4 tahun nanti mereka akan menggantikan tenaga-tenaga kerja asing yang ada di sana. Sehingga anak-anak Indonesia, pekerja-pekerja Indonesia, akan ikut menikmati juga. Inilah yang disebut sama-sama untung,” jelasnya.

Pada pidatonya, Presiden China Xi Jinping mengatakan tidak berusaha menjebak siapa pun dengan utang dan hanya memiliki niat baik. Menurutnya Inisiatif Jalan Sutra akan fokus pada transparansi dan pemerintahan yang bersih. Proyek besar infrastruktur dan perdagangan harus menghasilkan pertumbuhan “berkualitas tinggi” bagi semua orang.

Menanggapi hal tersebut, Luhut melihat Inisiatif Jalur Sutra bukanlah ancaman bagi perekonomian global tetapi malah meningkatkan daya saing di kawasan.

Namun berkaca dari salah satu provinsi di Kamboja, aktivitas investasi China malah melahirkan masalah baru.

Seperti dilansir dari laman mata-mata politik.com, telah terjadi perlawanan yang meningkat dari penduduk yang khawatir bahwa komunitas tepi laut mereka yang sebelumnya tenang, kini sedang “dijual habis-habisan” kepada China oleh pemerintah Kamboja yang pro-China. Hun Sen mengklarifikasi pada bulan Maret bahwa ia “tidak akan membiarkan China menduduki Kamboja.”

Warga negara China merupakan 30 persen dari populasi Sihanoukville, kata seorang pejabat pemerintah Kamboja, yang berkontribusi pada meroketnya harga sewa, yang melonjak lima hingga 10 kali dalam beberapa tahun terakhir.

Proyek-proyek yang baru dibangun tampaknya beroperasi dengan sedikit pengawasan keuangan dan infrastruktur publik yang tidak memadai, yang menyebabkan dilakukannya pembuangan limbah mentah di laut dan jalan, dan sampah yang dibiarkan terbuka selama berhari-hari atau berminggu-minggu, kata para aktivis.

“Jumlah pendatang baru dari China ke kota itu, baik turis maupun imigran, terus meningkat tajam,” kata Alex Gonzalez-Davidson, pendiri organisasi lingkungan nirlaba Mother Nature Cambodia. “Ini menyebabkan banyak kekhawatiran bagi rakyat Kamboja, karena mereka khawatir kota itu akan segera menjadi wilayah de facto China.”(*)