Spread the love

BataraNews.com – 21 tahun sudah reformasi berjalan. 21 tahun pula Indonesia merasakan fase kebebasan. Kebebasan berbicara, berserikat dan berekspresi kini dapat dirasakan.

Namun, reformasi masih menyimpan satu persoalan. Kasus penculikan dan kejahatan HAM belum juga terungkap dan terselesaikan. Rezim silih berganti, tapi belum ada yang mampu menyikap tabir kegelapan.

Tragedi Trisakti, Semanggi, Kudatuli, Talangsari, Kedung Ombo, Udin Bernas, Marsinah, Tanjung Priok dan lain sebagainya hanya menjadi deretan sejarah kelam yang belum menemukan titik kejelasan.

Ironisnya, kasus kejahatan HAM masa lalu bukan hanya tak terselesaikan, tetapi malah menjadi alat politik untuk menyebarkan fitnah dan ketakutan. Prabowo kerap difitnah tanpa bukti kuat dan putusan pengadilan. Tuduhan terus dilontarkan hanya berdasarkan kebencian.

Prabowo diframing seolah pribadi yang anti demokrasi dan pelanggar hak asasi. Padahal Prabowo seorang prajurit yang menjunjung tinggi reformasi dan konstitusi. Prabowo juga lah yang membuat sejumlah aktivis yang diamankan bisa kembali dan menikmati udara segar hingga saat ini.

Kasus HAM masa lalu harus diselesaikan. Keluarga korban berhak mendapat kejelasan. Tragedi masa lalu jangan sampai menjadi beban masa depan. Tinggal pemerintah punya keberanian untuk mengungkap atau sekadar disuarakan untuk mendegradasi dan memfitnah lawan.

Lucu, bila Wiranto tiba-tiba menuduh Prabowo terlibat kasus HAM. Padahal saat ini dia menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Hukum dan Keamanan. Ungkaplah kepada publik bila dia punya keberanian. Apalagi dia menjabat sebagai Panglima kala terjadi kerusuhan. Meski dia tidak berada di tengah pasukan.

Lucu, bila Agum Gumelar tiba-tiba mendegradasi Prabowo dengan kasus HAM. Padahal saat ini dia menjabat anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres). Dia tinggal sarankan Presiden untuk mengungkap kasus ini tanpa harus koar-koar di keramaian.

Lucu bila mantan aktivis 98 yang saat ini menjabat sebagai anggota dewan dan komisaris BUMN masih mempersoalkan Prabowo dengan kasus HAM. Padahal saat ini mereka sedang berada di lingkaran kekuasaan.

Hampir tiap saat mereka ngopi, diskusi dan selfie dengan Jokowi. Tapi seperti tidak serius mengawal dan mendesak kekuasaan agar kasus HAM masa lalu bisa terselesaikan. Ironi bila mereka hanya muncul untuk sekedar deklarasi di tengah kompetisi.

Sementara bagaimana dengan Jokowi? Hmm, dia bukan sekadar gagal mengungkap kasus HAM masa lalu, tetapi juga malah menciptakan sederet pelanggaran HAM yang baru. Wajar bila Komnas HAM pernah memberikan rapor merah kepada Jokowi. Empat tahun berkuasa, 400 aduan pelanggaran HAM tercipta. Ngeri…

Intinya, kita semua bersepakat bila pelanggaran HAM adalah sebuah kejahatan berat. Tapi, ada yang lebih parah dari pelanggaran HAM itu sendiri. Yakni, mempolitisir kasus HAM demi kepentingan pribadi dan golongan. Mempolitisir kasus HAM demi memfitnah lawan, bukan berangkat dari niat ingin menyelesaikan.

Dalam satu malam, saya pernah ngopi dan berdiskusi dengan Desmond Mahesa. Seorang mantan aktivis yang pernah menjadi korban penculikan dan saat ini menjadi orang yang paling depan membela Prabowo karena merasa diselamatkan.

Dia berkata, “Pak Prabowo harus kita menangkan, agar kasus-kasus HAM yang lama dapat terselesaikan…”. Saya menjawab, “Setuju…”. (Tb Ardi Januar*)

*Penulis adalah Anggota BPN Prabowo-Sandi dan mantan aktivis Forum Kota (Forkot).