Spread the love

BataraNews.com – Hukum saat ini dinilai banyak pihak tajam ke bawah dan tumpul keatas. Wajar bila sejumlah pengamat berkesimpulan jika penegakan hukum di pemerintahan Jokowi ini paling memprihatinkan.

Terbaru kita dapat saksikan pemberitaan seorang nelayan yang mengkritisi pembangunan jembatan yang menghalangi mata pencaharian para nelayan malah dijadikan tersangka karena melanggar UU ITE.

Sekitar pertengahan Juli 2018, sejumlah warga yang dipimpin oleh Waisul Qurni menggelar pertemuan dan diskusi dengan warga di Kampung Dadap. “Kami memang datang ke kantor pengembang di Muara Dadap, tujuannya untuk meminta kejelasan proyek yang sedang berjalan,” kata Sujai¬†, warga Dadap, seperti dilansir Tempo.

Usai kegiatan itu, Waisul memberikan pernyataan ke sejumlah media yang datang meliput. “Isinya hanya menyampaikan kesulitan nelayan Dadap dampak dari aktivitas pembangunan di Muara Dadap,” kata Sujai. Ia juga ikut dalam kegiatan tersebut.

Beberapa hari setelah aksi itu, kata Sujai, Waisul dan Lisnawati mendapat surat panggilan sebagai saksi dari Polda Metro Jaya. Lisnawati yang juga aktivis nelayan Dadap juga kaget dengan adanya panggilan itu.

“Kaget waktu itu saya dilayangkan surat sebagai saksi. Saya datang karena saya warga negara yang baik. Tapi saksi untuk apa? Bingung saya. Sama dengan Waisul,” kata Lisnawati.

Sejak Agustus-November 2018, Waisul dan Lisnawati memenuhi beberapa kali panggilan dan pemeriksaan dari Polda Metro Jaya. Hingga bulan Desember 2018, kata Sujai, Waisul dan Lisnawati mendapat surat panggilan dari Polda Metro Jaya dengan status tersangka. “Mereka dipanggil untuk pemeriksaan sebagai tersangka,” ujarnya.

Karena tidak terima atas penetapan status tersangka itu, Waisul dan Lisnawati mengajukan permohonan praperadilan. Tapi upaya hukum ini kandas karena akhir Februari 2019, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menolak permohonan praperadilan itu. “Kasus berlanjut,” kata Sujai.

Waisul ditetapkan menjadi tersangka kasus pencemaran nama baik dan ujaran kebencian sejak Desember 2018. Ia dilaporkan oleh kuasa hukum PT Kapuk Naga Indah pada Agustus 2018. 

Berkaitan dengan kasus itu, Marten Siwabessy , penasihat hukum Waisul, menilai kasus tersebut seperti diada-adakan. Sebab, kata dia, aduan dari perkara ini berupa pernyataan Waisul di sebuah media terkait pembangunan jembatan tersebut. Pada Juli 2018, Forum Masyarakat Nelayan Dadap sempat menggelar aksi protes yang dipimpin oleh Waisul.

“Kami bingung juga karena yang diperkarakan adalah pernyataan pak Waisul di sebuah media, seharusnya kasus tersebut diproses terlebih melalui UU Pers, karena masih ada hak jawab dan sebagainya atas pernyataan pak Waisul,” kata Marten.

Dalam pernyataan kala itu, nelayan Dadap Waisul hanya mengkritisi sosialisasi pembangunan jembatan oleh PT Kapuk Naga Indah. “Dalam pernyataan itu Pak Waisul tidak ada menyebutkan nama, jadi siapa yang merasa dirugikan, “ujarnya.

Meski saat ini Waisul tidak ditahan, status dirinya sebagai tersangka masih belum dicabut pihak kepolisian dan akan dikenakan wajib lapor.(*)