Spread the love

BataraNews.com – Gara-gara Jokowi menyindir Lawan Politiknya, Prabowo Subianto, tentang kepemilikan Lahan HGU pada debat Pilpres kedua akhirnya terkuat ke publik juga siapa sebenarnya yang paling banyak banyak menguasai lahan di Indonesia.

Eks Deputi Menko Kesejahteraan Rakyat (Kesra) bidang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan, Sujana Royat, mengungkapkan bahwa masih banyak pihak yang menguasai lahan di Indonesia tidak sesuai aturan.

Menurut Sujana, dalam aturannya, satu orang/satu pihak maksimal menguasai lahan sebanyak 100.000 hektare per provinsi, dengan syarat-syarat yang ketat.

Kenyataannya, ungkap Sujana, ada satu grup perusahaan yang menguasai lahan sampai seluas 5 juta hektare.

“Apakah itu bukan suatu pengkhianatan,” ungkapnya sebagai salah satu pembicara pada diskusi di Media Center Prabowo Sandi, Jl Sriwijaya, Jakarta Selatan, Rabu (27/02/2019).

Senada dengan Sujana, Tim Advokasi BPN Indonesia Muda, Ali Zubeir Hasibuan mengatakan, pemberian hak yang diberikan berdasarkan UU PA ternyata tak tercermin dalam kebijakan sertifikasi tanah yang dilakukan oleh Jokowi.

“Jika kita melihat program sertifikasi tanah yang dijalankan oleh pemerintahan Jokowi lebih mengutamakan kepemilikan pribadi,” ujar Zubeir, seperti dilansir Kantor Berita Politik RMOL, Senin (18/2).

sebanyak 25 grup perusahaan kelapa sawit menguasai lahan seluas 5,1 juta hektare atau hampir setengah pulau Jawa yang luasnya 128.297 kilometer persegi. Dari 5,1 juta hektare (51.000 kilometer persegi), sebanyak 3,1 juta hektare telah ditanami sawit dan sisanya belum ditanami. Luas perkebunan sawit di Indonesia saat ini sekitar 10 juta hektare.

Kelompok perusahaan itu dikendalikan 29 taipan yang perusahaan induknya terdaftar di bursa efek, baik di Indonesia dan luar negeri. Dimana dalam proses penguasaan dan penerbitan HGU-nya masih menyisakan segudang masalah bagi masyarakat adat dan petani sampai sekarang.

Zubeir membuka siapa para taipan yang dalam bahasa Jepang artinya tuan besar, yang menguasai kelompok perusahaan sawit di Indonesia.

Mereka adalah Grup Wilmar (dimiliki Martua Sitorus Dkk), Sinar Mas (Eka Tjipta Widjaja), Raja Garuda Mas (Sukanto Tanoto), Batu Kawan (Lee Oi Hian asal Malaysia), Salim (Anthoni Salim), Jardine Matheson  (Henry Kaswick, Skotlandia), Genting (Lim Kok Thay, Malaysia), Sampoerna (Putera Sampoerna), dan Surya Dumai (Martias dan Ciliandra Fangiono).

Lalu Grup Anglo-Eastern (Lim Siew Kim, Malaysia), Austindo (George Tahija), BW Plantation-Rajawali (Peter Sondakh), Darmex Agro (Surya Darmadi), DSN (TP Rachmat dan Benny Subianto), Gozco (Tjandra Gozali), Harita (Lim Hariyanto Sarwono), IOI (Lee Shin Cheng, Malaysia), Kencana Agri (Henry Maknawi), Musim Mas (Bachtiar Karim), Sungai Budi (Widarto dan Santosa Winata), Tanjung Lingga (Abdul Rasyid), Tiga Pilar Sejahtera (Priyo Hadi, Stefanus Joko, dan Budhi Istanto).

Di samping itu, perusahaan Luhut Binsar Pandjaitan sejak tahun 2005, Grup Toga Sejahtera Kalimantan Timur (Kaltim), PT Perkebunan Kaltim Utama I (PKU) dan PT Kutai Energi, disebut-sebut telah mengambil 1.300,59 hektar. Izin lokasi diterbitkan oleh Bupati Kutai Kartanegara dengan nomor 10/DPtn/UM-10/V-2004, tanpa sosialisasi dan pembebasan tanah kepada kelompok tani dan masyarakat adat.

Dengan demikian, tambah Zubeir, dari prinsip dasar yang melatarbelakangi lahirnya UU PA dan segudang masalah yang bertahun-tahun bergejolak di masyarakat akibat penerbitan HGU kepada beberapa group yang telah diuraikan, Jokowi sebaiknya mengklarifikasi pernyataan saat debat kedua.

“Sebagai seorang Presiden sudah sepantasnya Bapak Joko Widodo mencabut tudingan nuansa cara pandang mengedepankan hak milik pribadi dari pada penguasaan negara atas tanah dan memohon maaf kepada Bapak Prabowo Subianto,” tutupnya .(*)