Spread the love

BataraNews.com – Hingga saat ini kasus dan keberadaan dokumen TPF Munir dikabarkan masih misteri. Padahal dari 12 oktober 2016, Jubir Presiden Johan Budi menyampaikan bahwa Presiden Jokowi memerintahkan Jaksa Agung mencari keberadaan dokumen laporan TPF Munir.

Jokowi juga telah memerintahkan agar dokumen itu ditelusuri lebih lanjut untuk mengetahui apakah terdapat novum yang dapat ditindaklanjuti.

Koordinator Komisi Orang Hilang dan Korban Tindak kekerasan (KontraS) Yati Andriyani mendesak Presiden Joko Widodo mengumumkan dokumen Tim Pencari Fakta (TPF) kasus pembunuhan aktivis HAM, Munir Said Thalib secara terbuka. Menurutnya, Presiden Jokowi bisa dipidana jika gagal menyimpan dokumen tersebut dan dokumen TPF Munir tak diumumkan ke publik.

“Kami juga ingin sampaikan agar Presiden tidak ragu karena penyelesaian kasus Munir dukungan internasional, dukungan masyarakat internasional ini sangat besar, kami juga mau ingatkan, ketika Presiden mampu menyelesaikan kasus munir setidak-tidaknya mengambil langkah positif bisa jadi modal yang positif untuk Presiden (Pilpres 2019),” kata Yati di markas KontraS, Kwitang, Jakarta Pusat, Kamis (26/4).

Walau jelang Pilpres 2019, Yati tak khawatir bila kasus ini dipolitisasi oleh pemerintah. Dia hanya ingin Jokowi memenuhi apa yang dijanjikannya yakni penuntasan kasus HAM. Selama belum terungkap, KontraS akan terus menagih baik kepada pemerintah sekarang maupun periode selanjutnya.

“Bahwa hari ini ada kontestasi politik ini justru menjadi momentum penting sejuah mana ini kandidat ini punya komitmen penegakan HAM. Kalau misalnya Jokowi tidak mampu menyelesaikan kasus Munir, kami tinggal bilang memang selama ini menjadikan HAM untuk alat kampanye atau hanya untuk mendapatkan dukungan suara, dukungan kekuasaan,” tuturnya.

Maka dari itu, Jokowi harus berani mengambil sikap dan tak terpengaruh bisikan bisikan kepentingan politik disekelilingnya.

“Jokowi tidak berani menyelesaikan kasus Munir karena ada banyak kepentingan para pihak yang ada di sekeliling kekuasaan dia, itu kan jadi evaluasi bagi kita, jadi bukti bahwa Jokowi gak lebih yang hanya konsen pada menjaga kekuasaannya, tapi tindakan atau sikapnya jauh dari harapan harapan keadilan yang diharapkan masyarakat,” tukas Yati.

Yati juga menyesalkan aksi kamisan yang rutin dilaksanakan di depan Istana Negara di acuhkan oleh Jokowi dan Presiden pun lebih memilih sibuk blusukan ke masyarakat.

“Kamisan sudah lebih dari 500 kali, sudah lebih dari 10 tahun di depan istana kok Presiden enggak berani, tapi blusukan ke berbagai tempat, bisa dilakukan tiap minggu bahkan, itu ada apa? kalau tidak ada satu tekanan-tekanan atau pertimbangan politik, ini momentum untuk menguji sekali lagi, sebetulnya Presiden itu berdiri di atas kepentingan politik kelompoknya atau berdiri betul betul di atas masyarakat atau publik,” tandasnya. [merdeka]