Spread the love

BataraNews.com – Hari ini, Rabu (6/02/2019), Ribuan pegawai Pos Indonesia turun ke jalan untuk melakukan aksi damai. Tergabung dalam Serikat Pekerja Pos Indonesia Kuat Bermartabat (SPPIKB), Ribuan Pak Pos menyuarakan nasib mereka sebagai pegawai Pos Indonesia.

Aksi damai Pak Pos ini disinyalir ada hubungannya juga karena masalah gaji pegawai Pos Indonesia yang terlambat dibayarkan oleh pihak manajemen.

Fadhol Wahab, Koordinator Media Komunikasi SPPIKB, mengatakan demonstrasi yang dilakukan bertujuan menyelamatkan PT Pos Indonesia dari pengelolaan perusahaan yang buruk. Dikatakan buruk karena menurut Wahab banyak terjadi korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) pada perusahaan milik pemerintah tersebut.

“Terkait dengan penyelamatan perusahaan karena yang terjadi dalam itu kami lihat terdapat banyak indikasi KKN. Menurut kami tidak GCG (good corporate governance). Akibat dari ketidak-GCG-an itu, perusahaan ini menjadi terpuruk secara finansial,” tutur Wahab seperti dilansir detikcom.

Di depan Kementerian BUMN, Pak Pos meminta masuk untuk bertemu Menteri BUMN Rini Soemarno agar segera mengganti direksi. Sebab, direksi dianggap tidak mampu mengelola dengan baik.

“Tolong perwakilan kami diterima,” kata seorang orator di atas mobil pickup, di depan Kementerian BUMN Jakarta, Rabu (6/4/2019).

Buruknya pengelolaan itu, kata orator, ialah telatnya pembayaran gaji yang harusnya dibayar tanggal 1 Februari 2019. Tapi, gaji baru dibayar tanggal 4 Februari 2019.

Pak Pos khawatir, tidak ada kepastian pembayaran gaji di bulan-bulan mendatang.

“Kita tahu bulan depan dibayarkan atau tidak. Perusahaan kami diambang kehancuran. Sudah stadium 4,” sambungnya.

Perbedaan besaran gaji yang sangat signifikan juga menjadi kecemburuan para Pak Pos. Menurut data, gaji Pak Pos rata-rata di kisaran 4 juta/bln sedangkan para petinggi-petinggi Pos dibayar 40 hingga 50 juta/bulan. (azk)