BataraNews.com – Jakarta rencananya akan diserbu pendemo dari kaum buruh pada awal bulan Februari nanti.

Rencana aksi ini didapat dari informasi Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) yang juga merupakan Presiden Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI), Said Iqbal di Jakarta, Selasa (29/1), seperti dilansir dari laman nusanews.

Said Iqbal menjelaskan, rencana aksi ini dilatar-belakang penolakan kaum buruh terhadap Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 51/2018 tentang Pengenaan Urun Biaya dan Selisih Bayar dalam Program Jaminan Kesehatan.

Menurut Said Iqbal, urun biaya yang dibebankan kepada pasien tidak sesuai dengan prinsip dasar jaminan kesehatan yang diperjuangkan buruh bersama-sama DPR RI saat mendesak disahkannya UU BPJS.

Dimana prinsip dasar yang saat itu diminta adalah semua biaya ditanggung unlimit, berlaku seumur hidup, dan untuk semua jenis penyakit.

“Permenkes 51/2019 juga bertentang dengan 9 prinsip yang ada di dalam UU Sistem Jaminan Sosial Nasional,” ujar Said Iqbal.

Jika pemerintah ingin mengatasi devisit, seharusnya dilakukan bukan membebani peserta JKN dengan biaya tambahan.

“Devisit kan sama saja merupakan kegagalan direksi BPJS Kesehatan dan Kementerian Kesehatan dalam mengelola jaminan kesehatan untuk seluruh rakyat. Janganlah kegagalan ini dibebankan kepada rakyat,” tegasnya.

Oleh karena itu, lanjut Said Iqbal, FSPMI KSPI akan melakukan aksi besar-besara di 20 provinsi pada 6 Februari 2019. Aksi dilakukan di Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Bandar Lampung, Makassar, Gorontalo, Medan, Batam dan sebagainya.

Khusus di Jakarta, aksi akan diikuti 10 ribu orang buruh dan dipusatkan di Istana Negara. Salah satu tuntutan dalam aksi tersebut adalah menolak urun biaya BPJS Kesehatan dan meminta agar BPJS Kesehatan gratis, bukan berbayar.

Isu lain yang akan diangkat: Pertama, lapangan kerja, ancaman PHK, revolusi industri 4.0; Kedua, BPJS Kesehatan gratis, bukan berbayar; Ketiga, tolak upah murah, cabut PP 78/2015, turunkan harga; Keempat, tolak TKA China unskill; dan Kelima, hapus outsourcing dan kedok pemagangan. (azk)