Spread the love

BataraNews.com – Konon, RUU Penghapusan Kekerasan Seksual dimunculkan untuk mengisi kekosongan hukum yang saat ini tengah terjadi terkait pelecehan seksual.

Menurut Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Yohana Yembise, RUU PKS saat disahkan nanti bisa menjerat pelanggan PSK.

“Dalam RUU Penghapusan Kekerasan Seksual itu nantinya pengguna jasa prostitusi online dapat dikenakan hukuman,” ujar Yohana seperti dikutip Kompas.com, baru-baru ini.

Sementara untuk mempidanakan PSK sendiri memang butuh kajian dan pembahasan lebih mendalam untuk masuk dalam undang-undang.

Sebab, menurut Yohana, banyak kasus perempuan menjadi PSK karena posisinya korban dari keadaan ekonomi.

Namun Yohana mengakui hal ini tidaklah sederhana, bahkan dilematis saat terduga PSK berasal dari kalangan ekonomi atas.

Ketua Perkumpulan Penggiat Keluarga (GiGa) Indonesia, Prof. Euis Sunarti mengungkapkan sejumlah kejanggalan dalam Rancangan Undang-undang Penghapusan Kekerasan Seksual. Menurutnya, di dalam RUU itu memang disebutkan penanganan terhadap kekerasan seksual, namun tidak menyebut satupun tentang perilaku seksual menyimpang.

“RUU ini tidak mengenal tentang penyimpangan seksual seperti homoseks. Padahal itu kan persoalan yang patut diatur, dan masyarakat mengharapkan itu diatur. Nah RUU ini menegasikan itu,” ujar Euis kepada Kiblat.net, Ahad (27/01/2019) melalui sambungan telepon.

Euis yang juga dosen Institut Pertanian Bogor (IPB) ini mencontohkan bahwa kekerasan seks terhadap laki-laki saat ini juga semakin marak. Namun, di dalam RUU itu, tidak disebutkan informasi tentang kekerasan seks terhadap laki-laki, padahal kekerasan itu terjadi akibat perilaku homoseksual.

“Itu tidak diinformasikan di dalam naskah akedemik, maupun yang mendasari RUU ini. Mengapa?” ujarnya mempertanyakan. “Padahal dengan sangat gamblang, RUU ini menjelaskan tentang perilaku seksual.”

Sekjen Majelis Intelektual dan Ulama Muda Indonesia (MIUMI) Ustadz Bachtiar Nasir mengungkapkan bahwa saat ini kelompok feminis radikal telah mengusung RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS) untuk mengelabui masyarakat Indonesia. Hal itu beliau ungkapkan saat memberi kajian di Insan Cendekia Madani (ICM), Serpong, Tangerang Selatan, Banten, Rabu, (23/1).

RUU PKS adalah proyek kaum feminis yang ingin mengubah cara pandang masyarakat Indonesia terhadap isu seksualitas. Seperti disebutkan sebelumnya, bahwa Islam melarang zina dari hulu ke hilir. Sedangkan para pengagum feminisme menganggap bahwa jika perzinahan dilakukan secara suka sama suka, maka itu bukan pelanggaran. Dan inilah yang sedang mereka usahakan untuk dijadikan UU pada tahun 2019 ini.

“RUU PKS ini seakan-akan itu adalah anti virus, tapi isinya virus. Yang disebut kekerasan seksual adalah terjadi pemerkosaan, pemaksaan seksual. Kalau dilakukan secara rela, suka sama suka bukan kesalahan di tingkat sosial. Padahal Islam melarang perzinahan dari hulu ke hilir.” ucap beliau.

Beliau melanjutkan bahwa saat ini kelompok tersebut sudah masuk ke sekolah-sekolah untuk mencuci otak para siswa lewat buku pelajaran.

“Dan anak-anak kita di sekolah sedang didoktrin, terutama oleh guru-guru yang sudah dilatih dan cuci otak dengan ilmu kesetaraan gender. Ilmu ini sangat berbahaya, dan bisa merubah generasi kita,”

“Kelompok feminisme, ingin melegalkan homo dan lesbi, aborsi, dan perzinahan, lewat RUU PKS.” Lanjutnya.

Maka, kita bisa bayangkan, bagaimana rusaknya generasi anak bangsa jika RUU PKS ini berhasil disahkan. Perzinahan akan menjadi legal. Hingga pada tingkat yang paling mengerikan, orang tua tidak punya hak dan kekuatan untuk melarang anaknya berzina, karena melanggar hak asasi manusia.(azk)