Spread the love

BataraNews.com – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) saat ini, Tjahjo Kumolo,  terus menjadi sorotan publik terkait kinerja sebagai Mendagri  yang dinilai tidak berkompeten dalam menyelesaikan kasus-kasus yang muncul yang terkait dalam ruang lingkup pekerjaannya.

Kasus Blangko E-KTP yang sempat dijual bebas oleh oknum yang tidak bertanggung jawab, Berkarung-karung E-KTP yang ditemukan dalam keadaan berserakan di pinggir jalan, sampai perselisihan antara KPU dan Mendagri terkait penambahan 31 juta DPT yang memunculkan keganjilan menyeruak ke ranah publik dan menjadi topik hangat dan polemik hingga ke media sosial.

Direktur Pencapresan Partai Keadilan Sejahtera, Suhud Alynuddin, mengatakan kasus tercecernya ribuan E-KTP di kawasan persawahan di Jakarta, harus diusut. Sebab hal ini menyangkut potensi kecurangan pemilu.

“Ini kejadian sudah kesekian kalinya. Jelas mengkhawatirkan dan harus diusut tuntas. Karena hal ini tidak hanya menyangkut potensi kecurangan dalam pemilu, juga menyangkut keamanan negara,” kata Suhud saat dihubungi, Senin, 10 Desember 2018 seperti dilansir vivanews.

Menurutnya, aneh alasan pembuangan E-KTP secara sembarangan karena tidak terpakai. Hal itu jelas tidak profesional.

“DPR harus memanggil Mendagri dan meminta penjelasan secara terang benderang, karena hal ini berpotensi memicu kegaduhan di tahun politik. Jika Mendagri tidak bisa menyelesaikan masalah ini dalam waktu cepat, lebih baik dia mundur,” tutup Suhud. (azk)