Spread the love

BataraNews.com –  Viral berita 31 juta DPT yang dianggap DPT  ‘Siluman’ ini, menambah kecurigaan rakyat terhadap potensi Pemilu Pilpres 2019 yang sangat rawan terhadap kecurangan yang masif.

Sebelumnya, Komisioner KPU Viryan Azis menyebut 31 juta pemilih tersebut berpotensi belum masuk dalam daftar pemilih tetap (DPT). Padahal, berdasarkan catatan Dukcapil, 31 juta pemilih tersebut sudah melakukan perekaman KTP elektronik.

“Ada potensi 31 juta pemilih sudah melakukan perekaman KTP elektronik, tetapi belum ada di DPT,” ujar Viryan di Hotel Aryaduta, Jakarta Pusat, Jumat, 5 Oktober 2018.

Kasus ini kemudian mencuat setelah para sekjen partai pendukung Koalisi Indonesia Adil Makmur mendatangi Kantor Pusat Komisi Pemilihan Umum (KPU). Mereka melaporkan adanya kejanggalan 31 juta pemilih dari Ditjen Kependudukan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri yang dinilainya tak sinkron dengan daftar pemilih tetap (DPT).

Legislator DPR RI dari PKS, Mustafa Kamal, menegaskan penambahan data pemilih sebanyak 31 juta tersebut berpotensi menimbulkan kekacauan dalam proses Pemilu 2019 mendatang. Oleh karenanya, ia meminta peningkatan profesionalisme dari Kemendagri dalam pemilu 2019 mendatang.

“Sehingga kita semua mendapatkan kepastian hukum tentang data kependudukan. Kami minta Kemendagri bersikap transparan. Padahal dalam proses penetapan DPT, itu wakil Kemendagri hadir dan dimintai pendapatnya. Tapi tak ada pendapatnya,” ucapnya di KPU RI, Jl Imam Bonjol, Jakarta Selatan, Rabu (17/10).

KPU dan Mendagri Saling Bantah

Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil (Cukcapil) Kemendagri membantah Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang mengklaim belum menerima data kependudukan. KPU beralasan belum menerima data kependudukan dari Kemendagri sehingga belum bisa bertindak untuk menanggapi data 31 juta pemilih yang belum sinkron.

Komisioner KPU Pusat Viryan Azis mengatakan KPU sulit menyempurnakan data pemilih tetap karena Ditjen Dukcapil Kemendagri tidak memberikan data kependudukan. “Bahwa data itu sampai sekarang belum diterima secara resmi. Kami khawatir sudah minta data, tetapi tidak diberikan,” katanya pada Republika.co.id, Ahad.

Upaya meminta data pertama dilakukan pada 6 September seusai rapat pleno terbuka DPT pada 5 September lalu. Setelahnya, KPU kembali meminta dua jenis data itu pada 19 September sehabis proses pencermatan bersama.

Terkait ihwal perselisihan data ini, ia menerangkan, berdasarkan data Daftar Penduduk Potensial Pemilih (DP4), Kemendagri mendapati ada 196 juta pemilih. Sementara, KPU mendata ada 185 juta DPT.

Artinya, terdapat selisih sebanyak 31 juta pemilih yang diklaim oleh Kemendagri. Viryan mengatakan KPU sudah menempuh upaya guna mengonfirmasi selisih tersebut. KPU ingin memastikan identitas lengkap dari data yang selisih.

Hanya saja, pemerintah belum memberi data terbaru selama dua semester terakhir. KPU tak menerima alasan yang jelas atas keterlambatan penyerahan data penduduk.

“Kalau belum diberi tak mungkin kami sempurnakan, harusnya sudah dua kali, yaitu semester 2 tahun 2017 dan semester 1 tahun 2018. Dua data itu belum pernah diberikan. Tidak ada alasan jelas dari mereka (Kemendagri),” kata dia.

Ia memandang keterlambatan penyerahan data kependudukan akan berdampak terhadap kualitas daftar pemilih. KPU sendiri sebenarnya ingin mengetahui realisasi pemerintah soal perekaman E-KTP yang harusnya rampung pada Desember 2018.

Rakyat Indonesia diminta Tetap Kawal tentang DPT 31 Juta

Partai Gerindra menyerukan kepada masyarakat dan para pendukung calon presiden-wakil presiden nomor urut 2, Prabowo-Sandiaga, untuk terus mengawal data Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terkait 31 juta pemilih yang belum masuk Daftar Pemilih Tetap (DPT). Pasalnya, simpang siurnya data pemilih bisa memicu adanya kecurangan pemilu.

“Bila menginginkan demokrasi Indonesia berjalan baik dan lancar, maka semua elemen masyarakat harus mengawal isu ini. DPT harus kita pastikan akurat,” kata Ketua DPP Partai Gerindra Ahmad Riza Patria dalam keterangan tertulis, Jumat (7/12).

Oleh karena itu, ia mengatakan, dibutuhkan partisipasi masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan untuk bersama-sama mengawal DPT agar benar-benar akurat.

“Tambahan DPT ini bukan hanya masalah parpol, ataupun capres/cawapres, namun masalah kita semua anak bangsa,” kata Wakil Ketua Komisi II DPR ini.

“Kualitas demokrasi kita bisa rusak dan mundur ke belakang jika sistem administrasi pemerintahan kita kacau, sehingga sangat berpotensi terjadinya kecurangan,” imbuhnya.(azk)