Garbi, Gerbong Baru Para Loyalis Anis Matta ?

Spread the love

BataraNews.com – Nama organisasi Gerakan Arah Baru Indonesia atau Garbi tengah diperbincangkan setelah terjadinya insiden penolakan terhadap Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Fahri Hamzah di Kupang, Nusa Tenggara Timur. Fahri datang untuk menghadiri acara Orasi Kebangsaan dan Deklarasi Garbi yang rencananya digelar Kamis, 18 Oktober 2018.

“Ketika ide tentang ABI ini mulai disosialisasikan, saya melihat ada reaksi yang tidak proporsional dan reaksi yang keliru dari sebagian orang di PKS, yang kemudian menuding bahwa ABI ini adalah gerakan Pak Anis dan akan menjadi partai baru,” kata Mahfudz Siddiq, politikus PKS yang dekat dengan Anis Matta.

Mahfuz menuturkan, ide ABI semula akan menjadi agenda yang diusung PKS sebagai partai politik. Gagasan tersebut bahkan sudah mulai disosialisasikan ke pimpinan PKS di wilayah setelah pemilu 2014. Bahkan, ketika pergantian kepengurusan di Majelis Syuro dan DPP PKS PADA 2015, Anis Matta tetap melanjutkan sosialisasi ide ABI.

“Kita diskusikan terus sampai kemudian ada konstruksinya, kita sama-sama sepakati kasih nama arah baru Indonesia,” katanya.

Dalam perjalanannya, arah baru Indonesia dimusuhi para pimpinan PKS era Sohibul Iman. Gagasan tersebut dituding sebagai gerakan mengkudeta PKS. Bahkan, kata Mahfudz, banyak pengurus di daerah yang dicopot karena mengikuti diskusi ABI.

Momentum tersebut lah menjadi cikal bakal pembentukan ormas Garbi. “Ya sudah kalau memang ini dimusuhi kita cari wadah alternatif untuk perjuangkan ini. Wadahnya bukan parpol tapi ormas Garbi,” kata dia.

Karena itu, Mahfuz pun menegaskan bahwa Garbi murni gerakan intelektual yang digagas oleh orang-orang muda dan bukan sempalan partai politik manapun.

Garbi merupakan organisasi relawan yang didirikan mantan Presiden PKS Anis Matta. Sejumlah kader PKS loyalis Anis pun bergabung dalam organisasi relawan itu. Kelompok ini muncul dan mendeklarasikan diri di sejumlah daerah sejak awal-awal 2018.

“Garbi itu adalah kumpulan orang yang mengorganisir diri dan aktivitasnya yang setuju, sependapat dengan ide tentang arah baru Indonesia, dan berupaya memperjuangkan ide-ide melalui satu wadah yang namanya Garbi,” kata Mahfudz saat ditemui Tempo di rumahnya, di kawasan Kemang, Jakarta Selatan, Selasa, 16 Oktober 2018.

Baru-baru ini, ribuan mantan kader PKS di Bali juga mendeklarasikan Garbi setelah hengkang dari partai. Deklarasi itu berlangsung pada Sabtu, 6 Oktober lalu di lapangan Niti Mandala Renon, Denpasar. Deklarasi itu ditandai dengan pelepasan sekitar 500 balon berwarna merah dan dihadiri sejumlah tokoh masyarakat.

Gerakan Arah Baru Indonesia atau Garbi memang tengah gencar melakukan deklarasi di sejumlah daerah. Yang terbaru, Garbi melakukan deklarasi di Kupang, Nusa Tenggara Timur, dengan menghadirkan Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah sebagai pembicara orasi kebangsaan, pada Kamis, 18 Oktober 2018.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mustafa Kamal enggan mengomentari soal keberadaan Garbi. Adapun soal perpecahan di tubuh partai itu, Mustafa hanya menjawab singkat, “kami solid.”

Senada dengan Mustafa, Direktur Pencapresan Partai Keadilan Sejahtera Suhud Alyuddin mengklaim partainya tak terpengaruh dengan keberadaan organisasi masyarakat Gerakan Arah Baru Indonesia atau Garbi yang diinisiasi eks Presiden PKS Anis Matta. Suhud mengatakan partainya juga tak menganggap Garbi sebagai ancaman.

“Tidak sama sekali (menganggap sebagai ancaman),” kata Suhud kepada Tempo, Kamis, 18 Oktober 2018.

Menurut dia, terbentuknya ormas tersebut merupakan hal lumrah dalam demokrasi. Soal bergabungnya kader PKS dengan Garbi juga merupakan hak politik dari individu yang bersangkutan.

Alih-alih merasa terancam, Suhud justru berharap Garbi bisa digandeng sebagai mitra. Dia berharap PKS dan Garbi bisa bekerja sama dalam menjawab permasalahan bangsa. “Karena sebagian besar dari mereka berasal dari rahim pembinaan PKS, maka akan lebih mudah membangun kesepahaman,” ujarnya.

Suhud juga menampik PKS melakukan pemecatan terhadap kader yang bergabung atau dekat dengan Garbi. Menurut Suhud, partai hanya melakukan pergantian atau pemindahan posisi terhadap kader-kadernya sesuai kebutuhan. “Penempatan atau penunjukan seorang kader di posisi atau jabatan tertentu baik di internal struktur maupun jabatan publik itu sifatnya penugasan atau mandatory,” kata Suhud.

Menurut Suhud, aturan tersebut sudah dipahami kader partai sedari awal. Dia mengatakan pergantian atau pemindahan pejabat merupakan hal lazim di partainya.

Suhud juga mengklaim PKS solid menyongsong pemilihan legislatif dan pemilihan presiden 2019. “PKS tetap solid, pengurus yang mundur sudah diganti, organisasi berjalan seperti biasa,” tutupnya.(azk)