Edan, Sosialisasikan Bahaya LGBT, Aktivis LGBT Sebut Tindakan Pemkab Cianjur akan Memancing Kekerasan

Spread the love

BataraNews.com – Pemerintah Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, mengedarkan surat edaran  yang terkait bahaya Lesbian Gay Biseksual dan Transegender (LGBT).

Surat Edaran tertanggal 15 Oktober 2018 itu menginstruksikan pengurus masjid, sekolah, dan perangkat daerah menyosialisasikan “bahaya LGBT serta HIV/AIDS”.

Juru bicara Pemkab Cianjur, Gagan Rusganda, menyebut edaran tersebut lahir karena pihaknya “khawatir terhadap perilaku LGBT yang meningkat”.

“Ketika perilaku LGBT ini terus menumpuk, mau tidak mau kita mulai bekerja bagaimana perilaku tersebut tidak terus bertambah,” ujar Gagan kepada BBC News Indonesia, Jumat (19/10).

Gagan mengutip temuan Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Cianjur yang menyebutkan pada rentang Januari hingga Juli 2018, jumlah orang dengan orientasi seksual lelaki seks lekaki (LSL) sebanyak 617 orang, turun dibandingkan tahun lalu yang angkanya sekitar 2.800 jiwa.

Surat Edaran Bupati Cianjur Nomor 400/5368/Kesra Tentang Penyampaian Khotbah Jumat Terkait LGBT ini telah disebar ke seluruh kantor kecamatan, kelurahan, dan kepala desa.

Nantinya tiap-tiap perangkat daerah harus menyampaikan informasi tentang bahaya LGBT dan HIV/AIDS.

Jika ada warga yang ketahuan memiliki orientasi seksual LGBT akan dilaporkan ke Komisi Penanggulangan AIDS.

“Yang menangani nanti KPA dan mitranya. Mereka diarahkan ke sana dan nanti dibimbing,” kata Gagan.

Gagan meyakini dengan melaporkan bisa menghentikan aksi main hakim sendiri atau persekusi seperti yang dikhawatirkan banyak pihak, terutama aktivis kemanusiaan.

Aktivis LGBT dari Arus Pelangi, Yuli Rustinawati, mengatakan sosialisasi bupati itu “bakal memancing aksi kekerasan dan Pemkab ikut melegalkan tindakan tersebut”.

“Saya tak yakin tak ada persekusi. Malah pengusiran mungkin bisa terjadi, hanya dengan asumsi ada dua laki-laki tinggal di satu rumah,” ucap Yuli.

Dari pantauan lembaganya, tindakan diskriminatif terhadap kelompok LGBT “terus meningkat dalam tiga tahun terakhir”.

Penyebabnya karena ujaran kebencian dari kelompok agama. Dan Jawa Barat menjadi provinsi “paling banyak menerbitkan kebijakan intoleran kepada LGBT”.

“Ini negara di mana? Persekusi dan kebencian sudah terjadi atas nama agama. LGBT seperti sudah digambarkan buruk dan akan merusak bangsa. Padahal masih banyak PR pemerintah,” kata Yuli. Bagaimana menurut Anda ?(bbc)