BataraNews.com – Sorotan masyarakat ke tata pengelolaan PLN kini makin tajam setelah bertubi-tubi kasus korupsi di PLN muncul ke permukaan dan hal ini juga diperparah dari laporan PLN yang kerap mengalami kerugian.

Teranyar, seperti dilansir laman harian terbit.com,  kasus kasus korupsi PLTU Riau-1 yang menjerat sejumlah petinggi BUMN tersebut dan petinggi negeri ini. Dalam kasus ini sejumlah orang termasuk anggota DPR dan Menteri Sosial Idrus Marham sudah ditetapkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai tersangka. Idrus pun sudah menyatakan mengundurkan diri dari jabatan Mensos.

Selain kasus PLTU Riau-1Kejaksaan tengah menangani lima kasus korupsi di PLN. Diantaranya kasus PLTGU Belawan Medan, kasus korupsi PLTU Air Anyir Bangka Belitung, kasus pembangunan gardu induk unit pembangkit jaringan Jawa, Bali dan  Nusa Tenggara, serta kasus Gas Turbin PLTGU.

Pengamat energi dari Center of Energy and Resources Indonesia (CERI) Yusri Usman dan Presidium Pergerakan Indonesia Andrianto mendukung KPK untuk mengusut dugaan kebocoran di tubuh PLN. Karena bisa jadi dugaan korupsi triliunan itu membuat PLN kesulitan cashflow dan utang di luar harus dijamin pemerintah.

“Adanya kebocoran di tubuh PLN juga membuat harga jual listrik menjadi mahal. Akibatnya rakyat juga yang harus menerima bebannya. Saatnya rakyat menggugat PLN yang tidak efisien oleh praktek-praktek korupsi,” kata Yusri, Kamis (23/8/2018).

Menurutnya, harga listrik mahal tentu ada dugaan mark up untuk mulai pembangunan pembangkit, transmisi dan pembelian energi primernya (batubara, gas dan HSD) termasuk biaya perawatan atau over haul pembangkit. Akibat mark up membuat PLN tidak efisien.

Direktur Center for Budget Analysis (CBA) Uchok Sky Khadafi juga menyatakan hal yang sama terkait hal tersebut dan menegaskan bahwa kerugian yang dialami juga karena PLN menjadi sapi perah dari oligarki penguasa dan pengusaha. Padahal, PLN merupakan milik negara, bukan milik penguasa atau pemerintah. PLN mestinya harus dilindungi agar tidak mengalami kerugian secara terus menerus. Ironisnya, DPR sebagai lembaga pengawas juga tidak berfungsi.

“Kita memang punya DPR untuk melakukan pengawasan, tapi itu tidak dilakukan, bahkan ada yang menjadi bagian. Seperti Eni Maulani Saragih yang terlibat dalam proyek PLTU I Riau,” paparnya pada acara diskusi terbuka kupas tuntas KKN PLN yang diselenggarakan Front Rakyat Anti Korupsi (Fraksi) di Jakarta, Kamis (23/8/2018).

Di tempat yang sama, Ketua Umum Serikat Pekerja PT Perusahaan Listrik Negara (SP PLN) Jumadis Abda mengatakan, kerugian yang dialami PLN juga ditambah dengan adanya proyek PLN 35 ribu MW yang didominasi Independent Power Producer (IPP). Menurut dia, proyek ini sebenarnya bukan 35 ribu MW tapi bertambah menjadi 42 MW karena ada tambahan 7 MW. Namun demikian, lanjutnya, proyek ini jika diteruskan maka potensi kerugian PLN mencapai 147 Triliun.

Oleh karena itu, sambung Jumadis,wacana proyek pembangkit 35 ribu MW yang tiba- tiba muncul pada akhir tahun 2014 pada kenyataannya tidak didukung dengan RUPTL sebelumnya. Artinya bila dipaksakan membangun 35 ribu MW maka akan terjadi over supply sebesar 22.500 MW.

Bayangkan kapasitas sebesar itu yang tidak terpakai, tetap dibayar listriknya sebesar 70% setiap harinya ( karena Take 0r Pay Clause dalam PPA) berapa triliun rupiah pertahun ineffisiensi dari proyek 35 ribu MW ini. Apalagi beberapa bulan yang lalu Dirut PLN Sofyan Basir menyatakan bahwa PLN saat itu telah over supply 30%.

Pernyataan Jumadis ini setidaknya mendekati fakta karena adanya pernyataan Beberapa waktu lalu oleh Dirut PT PLN Sofyan Basir yang  pernah mengatakan bahwa pendapatan PLN akan semakin baik jika diiringi penggunaan Listrik yang meningkat.

Ia mengatakan ada 40 persen cadangan listrik PLN yang tidak digunakan. “Sekitar 30-40 cadangan listrik PLN tidak terpakai saat ini,” kata Sofyan di Jakarta, Kamis, 16 November 2017.

Seperti dilansir bisnis.tempo.co, Sofyan Basir  berharap masyarakat bisa memanfaatkannya. “Ya kami maunya tambah. Kalau ada AC (air conditioning) satu di rumah, tambah menjadi dua. Kan listriknya bisa ditambah,” ucapnya. “Yang kami harapkan (cadangan listrik) bisa digunakan.”

Ia juga  menuturkan saat ini pemerintah merencanakan adanya penyederhanaan golongan listrik berupa penghapusan golongan listrik di bawah 5.500 VA. “Masih dikaji penyederhanaannya. Tergantung masyarakat mau atau tidak,” ucapnya.

Rencananya, Golongan 900 VA akan dinaikkan dan ditambah dayanya menjadi 1.300 VA, sedangkan sisanya akan menjadi 5.500 VA. Besaran daya 5.500 VA dipilih lantaran tarifnya yang seragam dengan golongan di bawahnya hingga 1.300 VA, yakni Rp 1.470 per kWh. Pelanggan golongan berdaya 900 VA yang dinaikkan ke 1.300 VA tetap dikenai tarif Rp 1.352 per kWh.

Golongan 5.500 VA hingga 12.600 VA dinaikkan dan ditambahkan dayanya menjadi 13.200 VA, dan golongan 13.200 VA ke atas dayanya akan di-loss stroom.

Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia Tulus Abadi mengatakan penyederhanaan tarif listrik berpotensi membebani konsumen karena pemerintah kemungkinan akan membuat batas minimal pemakaian.

“Sebagai contoh pemakaian minimal untuk 1.300 VA adalah 88 kWh Rp 129 ribu, sedangkan 5.500 VA pemakaian minimal 220 kWh, atau sekitar Rp 320.800,” ujar Tulus. Padahal sebelumnya, bisa jadi tagihan tarif listrik pelanggan tidak sebesar itu.(azk)