BataraNews.com – Peternak sapi perah meminta pemerintah mengembalikan regulasi kemitraan dengan industri pengolahan susu. Perubahan Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 26 Tahun 2017 yang menghilangkan kewajiban kemitraan membuat kepastian pembelian produksi peternak hilang.

Ketua Asosiasi Peternak Sapi Perah Indonesia (APSPI) Agus Warsito menyatakan kepastian pasar susu berpotensi berkurang. “Pembentukan harga susu sapi perah dalam negeri bisa membuat pelaku industri semena-semena,” kata Agus, Jumat (10/8) seperti dilansir katadata.co.id.

Menurutnya, regulasi itu membuat para peternak cemas karena tidak ada jaminan usaha persusuan lokal akan maju.

“Kalau tidak ada keberpihakan kepada presiden, ya enggak salah kalau kami suarakan ganti presiden,” kata Agus saat menghadiri acara sosialisasi Permentan Nomor 33 yang diselenggarakan Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementan di Kantor Dinas Peternakan Jawa Tengah, Semarang seperti dilansir laman jpnn.com.

Dia juga heran dengan imbauan Kementan dalam forum ini agar tidak menarik kebijakan tersebut ke arah politik. Dia menilai, sudah seharusnya peternak berpolitik karena merasa pemerintah tidak berpihak.

“Boleh saya katakan, hari ini adalah lonceng kematian bagi peternak sapi perah kalau itu tidak segera disusul regulasi yang secara kongkret melindungi peternak sapi,” kata dia.

Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan I Ketut Diarmita mengatakan, Permentan 33 lahir karena permintaan World Trade Organization (WTO). Menurut WTO, lanjut Ketut, kebijakan dalam Permentan 30 tidak baik bagi industri persusuan internasional.

“Permentan 33 bukan karena dipaksa, tetapi karena kami ikut anggota WTO. Nah, di dalam WTO, ada aturan yang tidak boleh dilanggar anggotanya. Kami sinergikan aturan yang kami buat dalam eskpor-impor dengan aturan yang berlaku di WTO,” kata Ketut menyampaikan kebijakan soal persusuan kepada peternak dan industri susu di Kantor Dinas Peternakan Jawa Timur, Surabaya, Senin (20/8).

Meski demikian, tanpa payung hukum kewajiban itu, Ketut terus mendorong kemitraan industri susu dengan peternak sapi berjalan.

Seperti diketahui, belum cukup sebulan, Kementerian Pertanian (Kementan) merevisi Permentan 30 Tahun 2018 menjadi Permentan 33 Tahun 2018.

Dalam Permentan 33 ini, sejumlah kewajiban terkait kemitraan antara peternak dan industri serta sanksi pencabutan izin impor dicabut.

Dalam Permentan 33 ini, pemerintah menghapus mayoritas kata wajib di dalam Permentan 30.

Dalam Permentan 30, disebutkan bahwa industri susu wajib menjalin kerja sama dengan peternak. Namun, di Permentan 33, kata wajib dihapus.

Selain itu, dalam Permentan yang baru, industri susu diizinkan melakukan impor bilamana susu lokal tidak berkualitas.

Kemudian, Permentan 33 juga menghapus sanksi pencabutan impor kepada industri yang melanggar, hanya menyisakan sanksi administrasi.(azk)