BUBARKAN KOMPOLNAS ! POLRI SEDANG PRAKTEKAN DWI FUNGSI ABRI JILID 2

Spread the love

BataraNews.com – Jarang sekali orang yang tahu bahwa Ketua Kompolnas itu MENKOPOLHUKAM, yakni Wiranto. Wakilnya MENDAGRI, Cahyo Kumolo, 7 anggota komisioner salahsatunya MENKUMHAM, Yasona Lauly. Tupoksi KOMPOLNAS sesuai didirikan atas amanat reformasi termaktub dalam UU Kepolisian, adalah Menyampaikan saran, nasehat dan pendapat kepada Presiden terkait kinerja Polri. Termasuk ikut dalam usulan pengangkatan dan pemberhentian Kapolri.

Di antara Tupoksi tersebut tidak ada kewenangan mengusulkan kepada Presiden untuk melibatkan anggota Polri dalam wilayah jabatan sipil, termasuk pengangkatan perwira tinggi Polri sebagai Plt. Gubernur. Pola seperti ini hanya terjadi di zaman Orde Baru, dikenal istilah Dwi Fungsi ABRI.

Pengangkatan seorang pejabat tinggi Polri menjadi Plt Gubernur adalah bentuk penghinaan terhadap institusi negara, yakni KOMPOLNAS. Karna Kompolnas telah diseret masuk dalam ruang politik kekuasaan, melenceng dari Tupoksinya yang bertentangan dengan Tap MPR tahun 1999 tentang pemisahan Polri dari TNI yang melahirkan UU Kepolisian.

Jadi apa yang dilakukan Menkopolhukam dan Mendagri tak bisa dilepaskan dari posisi ad hoc-nya sebagai Pimpinan Kompolnas yang bertanggungjawab langsung kepada Presiden terkait kinerja Kepolisian Negara Republik Indonesia. Artinya Pimpinan Kompolnas atas persetujuan Presiden secara sengaja dan terang-terangan melawan Tap MPR dan UU dibawahnya. Maka rakyat dan DPR boleh saja mengajukan hak angket dan interpelasi hingga sidang istimewa MPR menuntut pertanggungjawaban Presiden.

Persoalannya saat hukum rimba berlaku, DPR dikuasai mayoritas istana. Maka semua produk pilkada 2018 bisa batal demi hukum. Untuk itu kepada para Komisioner Kompolnas yang 6 lainnya harus segera bersidang meminta pembatalan pelibatan Perwira Aktif Polri dalam jabatan Politik Sipil, terkait Plt Gubernur Jawa Barat. Bilamana hal tersebut tidak dilakukan, baiknya ke 6 Komisioner Kompolnas membubarkan diri. (Taufik Hidayat*)

*) Penulis adalah mantan Staf Set Kompolnas dimasa transisi 2 periode (2014 – 2016)