BEM Subang Bicara Politik Anggaran dan Perempuan

Spread the love

BataraNews.Com – Tingginya angka pekerja perempuan di Kabupaten Subang, Jawa Barat, membuat BEM Universitas Subang mengadakan Seminar Nasional untuk membahas masalah besaran anggaran daerah yang dialokasikan untuk kepentingan kaum hawa disana. Tidak tanggung-tanggung angka populasi pekerja di Subang mencapai 80% lebih. Perusahaan-perusahaan di Subang dipenuhi oleh pekerja perempuan dari berbagai daerah di Subang. Menurut Presiden BEM Unsub, Yulya, masyarakat harus tau berapa besaran anggaran daerah yang harus dikeluarkan untuk mengakomodir hak-hak perempuan.

Seminar Nasional yang diadakan di Univesritas Subang ini mengundang respon yang cukup baik dari kalangan mahasiswa dan masyarakat sekitar Subang. Acara ini dihadiri oleh ratusan mahasiswa dengan jumlah mahasiswa perempuan lebih banyak daripada laki-laki. Seminar ini menghadirkan Ketua KNPI Subang, Kang Soleh Hasanudin yang juga menyuarakan aspirasi perempuan daerah Subang. “Besaran anggaran daerah untuk kebutuhan hak-hak perempuam dalam APBD itu seharusnya minimal 5%,” papar Kang Soleh panggilan akrab beliau. Masih menurut Kang Soleh, di Subang ini sudah offset karena perempuan banyak bekerja sedangkan kaum adam nya lebih banyak di rumah.

Seminar yang diadakan pada hari Rabu pagi, 20 Desember 2017 juga turut menghadirkan Ketua DP3AKB Jawa Barat, Ibu Neni. Beliau menjelaskan bahwa saat ini banyak sekali alokasi dana desa yang tidak dimanfaatkan oleh perempuan yang juga memiliki hak-hak atas dana desa tersebut. Hal ini dikarenakan belum adanya pemahaman dari perempuan bahwa mereka memiliki hak dalam penggunaan alokasi dana tersebut. Selain dua pembicara tersebut, seminar juga diramaikan oleh kehadiran Ketua Subang Transparancy Watch, Kang Bambang, sebuah organisasi pemantau tingkat korupsi di Subang. Menurut Kang Bambang, pemerintahan Kabupaten Subang yang dipimpin oleh Ibu Imas Aryumningsih selaku Bupati Subang harus terus dikritik secara konstruktif agar pengalokasian dana daerah untuk hak-hak perempuan agar teralokasi dengan efektif. Bentuk kritik dan aksi mahasiswa secara konstruktif akan menciptakan pemerintahan daerah Subang yang sangat memahami dan peduli akan kepentingan-kepentingan perempuan.

“Selain banyaknya jumlah pekerja perempuan di Subang yang mencapai 80% lebih, Subang juga memiliki angka perceraian yang sangat tinggi dengan menduduki peringkat kedua di Jawa Barat,” tegas Yulya, Presiden BEM Unsub. Hal ini harus menjadi perhatian pemerintahan daerah Subang karena perempuan memiliki peranan sangat penting dalam pembangunan daerahnya. Menurut Yulya, alokasi anggaran daerah harus digunakan untuk program kegiatan pembinaan perempuan dan pendidikan perempuan. Program ini diharapkan salah satunya dapat mengurangi tingkat perceraian di Kabupaten Subang tutup Yulya saat ditemui di sela-sela acara. (KS)