azki Sep 11, 2017

BataraNews.com – Rupanya Indonesia sampai saat ini masih termasuk dalam negara dengan kategori krisis kesehatan.

Kasus kematian bayi mungil Debora yang kini sedang hangat diperbincangkan menjadi indikator diatas.

Seperti yang diberitakan diberbagai media, nyawa Debora tak dapat diselamatkan lantaran tidak mempunyai cukup biaya DP (uang muka) yang ditetapkan pihak Rumah sakit.

Debora datang ke Rumah Sakit Mitra Keluarga Kalideres dalam keadaan kritis. Untuk melewati masa kritis tersebut, pihak RS tersebut menyarankan orang tua Debora setuju diambil tindakan masuk ruang PICU. Namun, orang tua Debora diwajibkan membayar DP terlebih dahulu sebesar 19  juta rupiah. Tidak memiliki uang cukup, mereka membawa 5 juta rupiah dulu untuk membayar DP tersebut dan berjanji akan dilunasi pada siang harinya.

Pihak RS Swasta itu menolak pembayaran DP sebesar 5 juta dan menyarankan orang tua Debora untuk merujuk ke RS lain.

Dalam kondisi kritis dan dibiarkan begitu saja akhirnya Debora menghembuskan nafas terakhirnya.

Lagi-lagi, ungkapan Nasi sudah menjadi bubur menjadi fenomena yang biasa di negeri ini. Dinas Kesehatan baru bertindak, pemerintah baru bertindak setelah viralnya berita ini.

Menurut kabar, Dinas Kesehatan Jakarta akan menginvestigasi kasus ini dengan memanggil manajemen RS Mitra Keluarga Kalideres untuk dimintai keterangannya.

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo tak kalah garang. Menurut Tjahjo, seharusnya pihak rumah sakit mengutamakan pelayanan terlebih dahulu ketika ada pasien dalam keadaan gawat darurat, ketimbang urusan biaya dan administrasi.

“Rumah sakit hanya berpikir uang, uang, harus diberi sanksi sosial oleh masyarakat dan pers,” kata Tjahjo kepada Kompas.com melalui layanan pesan, Minggu (10/9/2017).

Tjahjo menambahkan, sanksi sosial sangat tepat, sebab undang-undang yang ada saat ini dinilai masih lemah dalam mengontrol rumah sakit yang tidak manusiawi tersebut.

“Sanksi sosial terhadap rumah sakit tersebut paling tepat. Jangan berobat ke rumah sakit yang tidak manusiawi,” kata politisi PDI Perjuangan itu.

Berdasarkan data yang ada, untuk wilayah Jakarta saja baru sekitar 50% Rumah Sakit yang bekerja sama dengan BPJS. Lagi-lagi ini adalah PR pemerintah saat ini untuk membuat sistem dan kebijakan yang benar-benar berpihak kepada masyarakat dan bukan sekedar ‘Lips Service’ saja agar kasus Debora ini setidaknya menjadi kasus yang terakhir dan jangan sampai terulang kembali. (Azk)