azki Mar 1, 2017

BataraNews.com – Pemprov DKI dibawah kepemimpinan Basuki Tjahaja Purnama dinilai gagal dalam menjalankan laju pemerintahannya. Ini dapat dilihat dari lepasnya beberapa penghargaan yang pernah di raih oleh pejabat sebelumnya. Penilaian kegagalan ini dapat di jelaskan sebagai berikut :

I. PENGANTAR :

Selama ini Gubernur DKI, Ahok,  dan para pendukung buta Ahok acapkali menampilkan indikator  “kebersihan”  sebagai bukti telah berprestasi urus pemerintahan. Kebersihan dimaksud adalah kebersihan kali/sungai dan kebersihan wilayah  Kelurahan, terutama mobilisasi “pasukan oranye”  berseliweran di wilayah kelurahan setiap hari. Yang penting terlihat rakyat. Namun, kebanggaan kebersihan ini cuma sepihak di media massa dan medsos, sementara dimata Pemerintah (Pusat), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, tidak diakui. Apa buktinya?

Data dan fakta menunjukkan, ternyata Pemprov DKI dibawah Ahok gagal meraih penghargaan Adipura. Maknanya, dalam urusan lingkungan hidup, Pemprov DKI tergolong “sangat buruk”. Padahal Jakarta  adalah Ibukota Republik Indonesia, dibanggakan sebagai “smart city” dan “metropolitan”. Bahkan, APBD sekitar Rp. 65 triliun per tahun. Apa saja kerjaan Pemprov DKI di bawah Gubernur Ahok selama ini dalam urusan lingkungan hidup?

Tentu saja penilaian Pemerintah (Pusat) ini obyektif dan dapat dipertanggungjawabkan (akuntabel) Pemerintah tentu punya Standar Operating Procedure (SOP) untuk menilai suatu daerah layak atau tak layak mendapatkan penghargaan Adipura. Jika Gubernur Ahok dan para pendukung buta Ahok mengunakan issue kebersihan kali/sungai dan wilayah Kelurahan sebagai prestasi Ahok, Pemerintah ternyata tidak menilai hal itu sebuah prestasi.

II. PENGHARGAAN ADIPURA :

Untuk menilai kinerja kebersihan, pencemaran udara dan pencemaran air suatu kota, kita seyogyanya  menggunakan  bukti  peraihan penghargaan Adipura dari Pemerintah. Hal ini karena Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pelaksanaan Program Adipura menggunakan dua parameter penilaian meliputi penilaian “non fisik” dan pemantauan “fisik” terhadap antara lain:  (1) pengelolaan sampah, (2) ruang terbuka hijau, (3) pengendalian pencemaran air, dan (4) pengendalian pencemaran udara.

II. KINERJA GUBERNUR FAUZI BOWO :

Capaian peraihan penghargaan Adipura Gubernur Ahok lebih rendah ketimbang  pencapaian Gubernur Fauzi Bowo (Foke).  Pada tahun 2012 saja Gubernur Foke berhasil mengantar 4 (empat) Kotamadya meraih piala Adipura dan 1 Kotamadya sertifikat Adipura, bahkan berhasil meraih penghargaan Adipura terbanyak. Gubernur Foke juga berhasil memperoleh   penghargaan Pasar terbaik, Taman Kota terbaik, dan status lingkungan hidup terbaik. Dalam urusan lingkungan hidup, Pemprov DKI pernah berprestasi dan membanggakan pada level nasional.

Pada tahun 2013 , Pemerintah (Pusat) menghadiahkan  4 (empat) penghargaan Adipura masing-masing kepada Pemkot Jakarta Utara, Jakarta Barat, Jakarta Selatan, dan Jakarta Pusat. Saat itu penilaian hasil pekerjaan  Gubernur Foke. Keempat Pemkot tersebut  memenangkan kategori “Kota Metropolitan Terbersih”.

III. KINERJA GUBERNUR  AHOK :

Dalam konteks peraihan penghargaan Adipura, kinerja Ahok juga sangat buruk mengingat sepanjang 2014-2016, Hanya 1 (satu) Kotamadya  meraih Piala Adipura, yaitu Jakpus.

Tahun 2014,  Pemprov DKI di bawah Gubernur Ahok sama sekali TIDAK mendapatkan penghargaan Adipura.

Ketua DPRD DKI menganggap, tidak berhasilnya Pemprov DKI meraih penghargaan Adipura sebagai sebuah kado pahit HUT ke-487 DKI Jakarta, 2014.

“Adipura enggak dapat, predikat BPK juga bukan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), jadi Jakarta dapat apa? Ini betul-betul kado pahit HUT ke-487 DKI,” kata Ferri.

Penghargaan Adipura tahun 2016 diberikan dalam tiga kategori yaitu Adipura Buana, Adipura Kirana, dan Adipura Paripurna. Berikut kota-kota peraih Adipura 2016 di setiap kategori.

Kategori Pertama, Adipura Buana, yakni  penghargaan Adipura  diberikan kepada kota/ibukota kabupaten layak huni (livable city). Tidak ada kota di DKI meraih penghargaan Adipura Buana Tahun 2016. Padahal kota Kendari, Sulawesi Tenggara bisa berhasil  meraih.

Kategori Kedua adalah Adipura Kirana. Adipura Kirana adalah penghargaan Adipura yang diberikan kepada kota/ibukota kabupaten yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi melalui Trade, Tourism, and Investment berbasis pengelolaan lingkungan hidup (attractive city). Lumayan, DKI mendapat satu penghargaan dimaksud, yakni Jakarta Pusat saja dari DKI.

Kategori berikutnya,  Adipura Paripurna, yakni   penghargaan tertinggi terhadap kota/ibukota kabupaten telah mampu memberikan kinerja terbaik untuk kedua kategori Adipura di atas, yaitu Adipura Buana dan Adipura Kirana. Adipura Paripurna Tahun 2016 diberikan kepada: Surabaya  (Jawa Timur)

Balikpapan (Kalimantan Timur) Tulungagung (Jawa Timur). Gubernur Ahok sama sekali gagal mendapatkan satupun penghargaan ini. Tidak ada kota di DKI bisa capai penghargaan.

IV. KESIMPULAN :

Dalam urusan bidang lingkungan hidup (kebersihan, pencemaran udara dan pencemaran air) kinerja Pemprov DKI di bawah Gubernur Ahok tergolong “sangat buruk”. Hal ini dapat dibuktikan dari penilaian lembaga negara  berkompeten dan berwenang, yakni Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Intinya, Pemprov DKI dibawah Gubernur Ahok gagal urus lingkungan hidup.

Berdasarkan indikator peraihan  penghargaan Adipura, adalah layak Rakyat DKI membutuhkan  Gubernur baru. Gubernur mampu meraih penghargaan Adipura untuk setidaknya  4 (empat) Kotamadya di lingkungan Provinsi DKI Jakarta.