BataraNews.com- Secara politik, posisi Presiden Joko Widodo saat ini sudah jatuh gara-gara Basuki Tjahaja Purnama ditetapkan menjadi tersangka kasus dugaan penodaan agama oleh Bareskrim Polri. Begitu dikatakan pengamat dari Institut kepemimpinan Soekarno, Gede Siriana dalam sebuah diskusi di Jakarta, Kamis (17/11).

Menurutnya, aliansi-aliansi strategis yang merupakan barisan kekuatan politik Jokowi juga terlihat mulai meninggalkannya gara-gara Basuki alias Ahok. Ada sejumlah poin yang menguatkan analisa situasi tersebut, berikut rinciannya:

Pertama. Menunjukkan di manakah sumber daya finansial para taipan berada, apakah di Jokowi atau Ahok. Ketika Ahok lolos dalam kasus lahan RSSW dan reklamasi, ini adalah bukti bahwa uang ada di belakang Ahok bukan Jokowi. Ketika ahok menjadi tersangka artinya Jokowi sudah kehilangan kemampuan politiknya untuk melindungi ahok.

Kedua. Ketika Jokowi safari ke Prabowo dan ormas-ormas Islam mainstream, ini adalah bukti bahwa Jokowi curiga ada individu atau aktor parpol-parpol pendukung juga punya kepentingan dengan aksi massa 411. Barangkali ini erat kaitannya dengan agenda 2019.

Ketiga. Ketika Jokowi melakukan safari ke TNI, menunjukkan bahwa Jokowi memerlukan perlindungan politik dan bahkan fisik. Menurut kebiasaan, korps pasukan khusus mengundang presiden datang untuk menerima penghargaan baret kehormatan atau wings. Tanpa itu, kedatangan Jokowi menunjukan lebih pada kepentingan dia, bukan kepentingan korps. Era TNI dipimpin Moeldoko, Jokowi pernah menerima baret kehormatan, tapi itu baret hitam yang  bukan baret tempur. Jadi ini hanya kesia-siaan karena presiden tidak punya komando langsung ke korps pasukan khusus atau elite.

Keempat. Panglima TNI beberapa kali menegaskan akan berpihak kepada rakyat, dan PPAD juga menegaskan menghendaki kembali ke UUD 45 asli.

Gede menambahkan, dialektika yang berkembang dari safari Jokowi, patut dicurigai dilakukan untuk mencari penyelesaian mengatasi krisis politik yang akan menentukan keberlangsungan rezim ini.

“Jadi situasi saat ini sesungguhnya adalah rakyat ada di gerbang perubahan. Rakyat punya hak untuk menyelamatkan negara. Rakyat harus segera bertindak mengatasi krisis negara yang potensial menghancurkan NKRI. Semakin lambat, maka ongkos politik dan sosial untuk menyelamatkan NKRI sangat besar dan meninggalkan kerusakan yang parah,” tandasnya. (Fahad Hasan)