BataraNews.com – Dalam undang-undang nomor 15 tahun 2006 tentang BPK, pada pasal 8 ayat 3 dan 4  tertulis sebagai berikut:

(3) Apabila dalam pemeriksaan ditemukan unsur pidana, BPK melaporkan hal tersebut kepada instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan paling lama 1 (satu) bulan sejak diketahui adanya unsur pidana tersebut.

(4) Laporan BPK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dijadikan dasar penyidikan oleh pejabat penyidik yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan dalam UU NO.31/1999 jo UU No.20/2001  pada pasal 2 dan 3 menyebutkan bahwa pengertian Pidana Korupsi mencakup perbuatan:

(2) Melawan hukum, memperkaya diri orang/badan lain yang merugikan keuangan /perekonomian negara.

(3) Menyalahgunakan kewenangan karena jabatan/kedudukan yang dapat merugikan keuangan/kedudukan yang dapat merugikan keuangan/perekonomian negara.

Terkait dengan undang-undang nomor 15 tahun 2006, seharusnya KPK langsung meningkatkan status kasus tersebut ke tahap penyidikan setelah pimpinan KPK menerima hasil audit investigasi kasus Sumber Waras dari BPK. Artinya proses penyelidikan sudah Tuntas di lembaga tinggi BPK, dengan demikian KPK harus segera menetapkan tersangka. Namun kenyataannya KPK masih saja menahan kasus tersebut pada tahap penyelidikan walaupun serah terima berkas audit investigasi BPK sudah diserahkan sejak 7 Desember tahun 2015, sudah 7 bulan berjalan.

Dengan demikian kami berkesimpulan bahwa KPK telah melawan perintah undang-undang. Sangat terasa sekali aroma politik dibalik kasus ini, ada tangan-tangan yang tidak terlihat yang mempengaruhi pimpinan KPK untuk melindungi orang-orang yang terlibat dalam kasus tersebut. KPK Jadi terlihat bodoh di hadapan masyarakat yang benar-benar mengawal kasus korupsi Rumah Sakit Sumber Waras. Kami sangat yakin, akibat pelanggaran Undang-undang yang dilakukan pimpinan KPK, Republik kita semakin tidak jelas arah kebijakannya dalam pemberantasan korupsi, jika demikian Jokowi sebagai pemimpin negara dianggap telah gagal mengawal upaya pemberantasan korupsi, sesuai dengan cita-cita reformasi 98, oleh karena itu Jokowi harus legowo mundur dari jabatannya.