BataraNews – Jakarta. Tingginya angka kesenjangan ekonomi dan rendahnya penyerapan anggaran APBD mengindikasikan Provinsi DKI di bawah kepemimpinan Basuki Tjahja Purnama (Ahok) tidak bisa memaksimalkan potensi yang dimiliki.

Menjawab masalah ini, Bang Idrus telah menyiapkan program yang disebutnya “Jakarta Keren 1 Miliar 1 RW per Tahun. Program ini didasari pemikiran bahwa membangun Jakarta harus merata dan dimulai dari level terendah.

“Kota Jakarta memiliki Rukun Warga (RW) sebanyak 2709 dikali 1 milyar hanya 2,709 T belum sampai 5 % dari total APBD DKI 2016. Ini yang akan menjadi penggerak ekonomi masyarakat Jakarta kedepan” jelas Bang Idrus.

Program  ini disambut sangat positif ketika di konfirmasi kepada ketua RW langsung dan ini menjadi solusi yang selama ini pembangunan melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) yang tidak terlalu efektif di tingkatan RW dalam hal pembangunan.

“Itu bagus sekali karena betul betul pembangunan fisik dan social betul-betul dari bawah. Jadi bisa bergerak dari bawah. Jadi secara langsung dana dari pajak, pbb, dan lain lain bisa di gunakan untuk pembangunan.” Ujar Johar Wira Ketua RW 09 Kelurahan Kelapa Gading Timur Kecamatan Kelapa Gading Jakarta Utara

kalo memang dana ini untuk menunjang program kepengurusan di tingkat RW dimana ada Posyandu, PKK, karang taruna, ada bidang-bidang yang artinya kita bisa mengembangkan dan mengeksplore program-program yang ada di kepengurusan RW. dan ini sangat bagus dan sangat luar biasa. dan juga perlu di sosialisasikan secara matang terhadap program 1 Milyar 1 RW per tahun,”Menurut Andi Pane Ketua RW 11 Kelurahan Pademangan Barat Kecamatan Jakarta Utara,”

“Kalau saya lihat sih suprise banget yah, artinya kalo memang itu semuanya sampe terjadi ya sangat luar biasa lah gitu. memang program, itu bagaimanapun belum ada yang menyatakan seperti itu artinya  kalo memang itu bisa terwujud dan terjadi luar biasa mungkin nanti akan dimanfaatkan sebaik-baiknya bagi RW-RW jadi betul-betul yang diharapkan kesejehteraan untuk warga-warganya. Ujar Khairul Ketua RW 11 Kelurahan Kebon Baru Kecamatan Tebet Jakarta Selatan

Dr Enny Sri Hartati Peneliti INDEF (Institute for Development of Economics and Finance) Menambahkan bahwa, Semua penggunaan APBD harus dapat persetujuan dari legislatif, bukan hanya kemauan eksekutif, jadi sekalipun nanti Muhamad Idrus Jadi Gubernur komitmen seperti itu tapi tidak disetujui legislatif DPRD ya nggak akan bisa jalan. Yang pasti payung hukumnya ada, dari dana transfer daerah, desa, dan kewajiban APBD untuk mengalokasikan ke masing-masing desa. Artinya ada kemungkinan untuk direalisasikan, tapi mengenai besarannya, nanti harus diyakinkan dengan legislatif.

Ketika dihubungi salah satu PNS dilingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Yang terpenting harus bisa melihat asas manfaat yang menyentuh langsung terhadap masyarakat karena ini kan tujuannya pembangunan bottom up dari bawah.(amie)