BataraNews.com – Menteri BUMN Rini Soemarno mengungkapkan Presiden Joko Widodo sangat mendukung “holdingnisasi” guna meningkatkan efisiensi dan memberikan tambahan kemampuan untuk pendanaan yang mandiri.

“Jadi kalau kita lakukan pembangunan-pembangunan tidak tergantung pada APBN. Ini yang paling utama,” kata Rini usai mengikuti Rapat Terbatas membahas Holding BUMN di Kantor Presiden Jakarta, Senin.

Rini mengatakan tujuan utama “holdingnisasi” ini bisa efisiensi, yakni menekan biaya yang muncul dan tidak ada spesialisasi BUMN.

“Holdingnisasi, apakah itu betul-betul sudah mengefisienkan semua, apakah tidak perlu adanya merger,” katanya.

Dia juga mengungkapkan target holdingnisasi ini per sektor, yakni sektor finansial dan sektor konstruksi, terutama untuk pembangunan jalan tol.

Rini mengungkapkan ada dua langkah menuju holdingnisasi ini, pertama mengklasifikasi BUMN yang memiliki bisnis ganda dan langkah kedua memisahkan aset-asetnya sehingga bisa efesiensi.

“Kami memang melihat ada perusahaan yang double (ganda), umpamanya semua punya hotel, semua punya ini. Dengan demikian, mulai kita pisahkan aset-aset sehingga mereka bisa lebih efisien,” kata Rini.

Menteri BUMN mentargetkan pelaksanaan holdingnisasi pada tahun ini.

“Insya Allah (tahun ini). Ini lagi diminta untuk dianalisa lagi secara menyeluruh proses hukumnya, itu yang harus kami laporkan,” ungkapnya.

Dalam Rapat Terbatas, Presiden Joko Widodo meminta pembentukan holding cepat diputuskan agar kekuatan BUMN dan kelincahan itu bisa segera dilakukan, terutama menghadapi MEA.

“Langkah strukturisasi, fokus bisnis apa, perlu juga dilakukan resizing ekonomi dan budaya kerja seharian di BUMN, sehingga BUMN kita punya daya saing yang kuat terhadap kompetisi global dan MEA,” kata Jokowi.

Presiden ingin mendorong BUMN ambil peran lebih banyak sebagai lokomotif penggerak ekonomi nasional.

“BUMN jangan berpikir untung rugi tapi memberikan multiplier effect yang besar,” harapnya.

Jokowi juga menginginkan BUMN tidak jago kandang, tapi berani “menyerang” negara-negara lain untuk mengembangkan ekonomi nasional.