BataraNews.com – Penunjukan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) sebagai Ketua Tim Transisi (TT) Rekonsiliasi Partai Golkar dinilai secara politik bisa melahirkan kerumitan baru bagi Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Pemerintah. Pemerintah selama ini berusaha keras untuk berada di luar arena konflik parpol (kendati Menkumham YL acap dituding bersikap jauh dari netral).

“Dengan terjunnya JK di tengah pusaran konflik dalam posisi sebagai Ketua TT (KTT) itu, maka sulit bagi Presiden Jokowi untuk bisa meyakinkan pihak yang berseteru bahwa beliau dan Pemerintah netral,” kata Pengamat Politik Muhammad AS Hikam.

Sebab, menurutnya, suka atau tidak, JK adalah Wapres sehingga ipso facto Pemerintah. Bagi kubu Agung Laksono (AL), tambahnya, keberadaan JK tentu “menguntungkan”, karena JK kini berhadapan dengan Aburizal Bakrie (ARB).

“Namun jika konfrontasi ini berlanjut dan tidak menemukan solusi win-win, maka DPP Golkar akan mengalami semacam kebuntuan politik (political stalemate),” ungkapnya.

Ia menilai bahwa Presiden Jokowi mau tidak mau akan ikut terbawa-bawa dalam kegaduhan politik Golkar dan posisinya yang awalnya sudah semakin baik dalam persilangan kekuatan politik, akan terdampak pula.

“Walhasil, jika TT tetap ngotot dg JK sebagi Ketua transisi dan ARB juga ngotot menolak dengan pendekatan legal formalnya, saya melihat upaya rekonsiliasi yang sejatinya sudah mulai kuncup itu akan mati sebelum berkembang,” tegasnya.

Para elite Golkar, menurutnya, mirip Sisyphus, Raja dari Ephyra, dalam mitologi Yunani kuno, yang dikutuk oleh Dewa Zeus untuk mendorong batu ke atas puncak bukit dan sesampainya di atas menggelinding ke bawah lagi, terus menerus.

“Golkar bukannya akan mengalami kebangkitan kembali, tetapi sebaliknya: implosi atau ledakan dari dalam yang bisa jadi akan mengakhiri kejayaan dan kedigdayaannya sebagai kekuatan dan aset politik nasional. Sebuah skenario buram yang seharusnya tidak perlu terjadi!!,” pungkasnya.