BataraNews.com – Upaya melakukan Munas rekonsiliasi yang dimotori oleh Mahkamah Partai Golkar (MPG), sejatinya merupakan sebuat terobosan politik yang cerdas dan solutif bagi partai itu. Hal itu disampaikan oleh pengamat politik Muhammad A S Hikam.

“Memang keberadaan dan peran MPG bisa dipermasalahkan, jika para pihak yang bertikai hanya menggunakan pendekatan legal formal belaka. Ini terutama bagi kubu Aburizal Bakrie (ARB), yang mengklaim memiliki legitimasi sebagai pengurus DPP Golkar paling sah, serta secara de facto menguasai Fraksi Golkar di Parlemen'” ujarnya.

Apalagi, tambahnya, setelah DPP Golkar kubu Agung Laksono (AL) sudah tidak eksis lagi secara legal formal karena telah dicabut oleh Menkumham, Yasonna Laoly (YL) pasca-putusan MA terakhir yang memenangkan gugatan ARB.

“Namun saya kira jika ARB dkk tidak ingin melihat Golkar bertambah karut marut dan leverage politiknya sebagai salah satu kekuatan politik terbesar di negeri ini kian mengecil, maka pendekatan legal formal harus dihentikan. Pada akhirnya ARB dan para petinggi partai berlambang Beringin itu juga harus mau menggunakan pendekatan politik: rekonsiliasi'” kata mantan Menteri Riset dan Teknologi itu.

Menurut Hikam, hal itu berarti mereka harus menemukan solusi melalui tawar-menawar politik yang bisa diterima kedua kubu dan mampu memberikan ketenangan dan kepastian politik kepada jutaan anggota dan pendukung Golkar di seantero negeri.

“Itu sebabnya, saya termasuk orang yg sepakat jika MPG berinisatif melakukan resolusi konflik dengan target Munas rekonsiliasi secepatnya, agar karut marut dan perpecahan yang kian membangkrutkan partai itu segera diatasi,”

Sayangnya, kata Hikam, kiprah MPG yang dipimpin Prof. Muladi itu ternyata hanya setengah matang belaka setelah membentuk apa yang disebut sebagai Tim Transisi (TT) yang isinya adalah gabungan dari kedua kubu ARB dan AL serta para tokoh senior Golkar itu.

“Mengapa saya katakan setengah matang? Karena ujung-ujungnya yang dipilih sebagai Ketua Tim adalah Wapres Jusuf Kalla (JK). Terang saja pilihan seperti ini lantas menciptakan kontroversi baru dan menjadikan TT kurang kredibel,” jelasnya.

Hikam pun mempertanyakan pula, mengapa kubu ARB mentah-mentah menolak TT dan bersikukuh bahwa MPG sebagai ilegal itu, sebagian karena faktor JK tersebut. Serta merta ARB memakai jurus legal formal untuk mementahkan upaya rekonsiliasi karena dia melihat bahwa JK tidak mungkin akan bisa menjadi pihak yang independen.

“Dalam permainan politik di negeri ini, bukan hil yang mustahal bahwa ada skenario sebuah “end game” Munas rekonsiliasi berupa mengangkat JK menjadi Ketum DPP Golkar lagi!” tandasnya.