BataraNews.com – Hingga saat ini Partai Golkar tidak memiliki surat keputusan (SK) kepengurusan yang sah dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H Laoly.

Pasalnya, Yasonna hanya mencabut SK kepengurusan Munas Jakarta di bawah kepemimpinan Agung Laksono dan tidak mengesahkan Munas Bali yang dipimpin Aburizal Bakrie (Ical). Sehingga, kisruh dua kubu tersebut kembali meruncing.

Mantan Ketua Umum Partai Golkar, Jusuf Kalla (JK), mengatakan, untuk menuntaskan polemik partai berlambang beringin, baik Agung Laksono maupun Ical sepakat mengelar munas. Namun, waktunya masih dicari.

“Sebenarnya sih soal waktu. Kita sudah setuju (ada munas), Pak Agung dan Pak Ical sudah setuju,” ujar JK di Istana Wakil Presiden, Jalan Medan Merdeka, Jakarta, Senin (4/1/2016).

Bukti kesepakatan munas itu diperlihatkan JK kepada awak media, yakni dalam bentuk surat. Surat tersebut sudah ditandatangani Ical, Agung Laksono, dan dirinya.

Jika ingin diselenggarakan munas, kepengurusan Munas Riau yang diketuai Ical harus diperpanjang, karena diperlukan untuk mencari panitia penyelenggara munas baru.

“Sebenarnya akhir tahun lalu untuk merumuskan penyatuan pengurus. Pengurus Riau yang dilengkapi, disatuin lah. Itu sudah setuju cuma kan soal waktu. Mudah-mudahan kita setelah tanggal minggu inilah bisa dimulai lagi pembicaraan itu. Setelah itu, ya bikin rapimnas, baru membicarakan bagaimana tentang ke depannya, kongres,” katanya. (okezone)