Spread the love

BataraNews.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) adalah institusi negara yang dibentuk secara khusus untuk memberantas korupsi, saat Kepolisian dan Kejaksaan tidak maksimal menangani persoalan korupsi di negeri ini. Jika ada yang mengatakan bahwa Megawati adalah pendiri KPK, itu salah besar?

Sebagaimana kita ketahui, PDIP dan Megawati selalu mengaku sebagai pendiri KPK, bahkan diakui sebagai prestasi besar Megawati. Hal itu merupakan penyesatan opini dan kebohongan besar.

KPK berdiri atas amanat Undang-undang (UU) No. 30 Tahun 2002. Sehubungan dengan semakin merajalela korupsi di negeri ini, maka UU No. 30 Tahun 2002 memerintahkan agar pemerintah yang saat itu di pimpin oleh Megawati untuk membentuk lembaga antikorupsi. Saat UU tersebut dikeluarkan dan di sahkan oleh DPR RI, maka pemerintahan Megawati dituntut untuk segera membentuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Namun, saat itu Megawati tidak lantas membentuk KPK pasca UU tersebut disahkan oleh DPR. Mega malah mengulur waktu, hingga banyak BUMN-BUMN yang dijual kepada pihak asing. Bahkan kebijakan-kebijakan Megawati selalu pro-asing, dan semakin banyak terjadi Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).

Mendapati realitas semacam itu, DPR pun mengencam tindakan Megawati bahkan mengancam akan impechment Megawati bila KPK belum juga dibentuk dan disahkan. Merasa dirinya terancam, Megawati pun ketakutan. Hingga akhirnya, pada Desember 2003, KPK resmi dibentuk dan disahkan.

Itulah perjalanan sejarah terbentuknya institusi anti rasuah tersebut. Jadi, bila Mega mengklaim KPK didirikan atas kerja dan jasa dirinya bersama PDIP, maka sudah dipastikan bahwa itu semua merupakan kebohongan besar, sekaligus penyesatan opini.

Berdasarkan usulan dan pilihan Megawati beserta partainya (PDIP), pada 16 Desember 2003 Taufiequrachman Ruki resmi di antik menjadi Pimpinan KPK bersama Sjahruddin Rasul, Tumpal H. Panggabean, Amien Sunaryadi, dan Erry Riyana Hardjapamekas.

Tetapi KPK Pimpinan Taufiequrahman Ruki dinilai tidak maksimal dalam memberantas korupsi. Terbukti masih tebang pilih dalam menindak. Dugaan korupsi yang melibatkan kader-kader PDIP tidak serius ditangani. Hal ini mengundang kekecewaan banyak pihak, lantaran diawal kemunculannya, KPK dinilai gagal dalam memberantas kejahatan korupsi.

Hingga kini, sudah 14 tahun lamanya KPK berdiri, tak sedikit pun kasus besar mampu diusut tuntas oleh KPK. Kasus skandal BLBI dan Century sampai saat ini mangkrak. Padahal, kedua kasus tersebut sudah lama terjadi dan sudah jelas dalang dan pihak-pihak yang terlibat didalamnya.

Isu pelemahan KPK menjadi senjata ampuh mengelabui publik. Padahal bila kita mengetahui sejarah perjalanan KPK sejak berdiri hingga saat ini, kondisinya sudah dilemahkan oleh penguasa. Publik tertipu citra palsu melalui penggiringan opini yang menyesatkan. Tak sedikit para pengamat politik bayaran, wartawan bodrek (bayaran) dan para pegiat antikorupsi yang sejatinya mereka mafia yang berlindung dibalik status dan hukum.

Akhirnya, rakyat yang menjadi pembela KPK tak ubahnya menjadi korban opini sesat yang dihembuskan penguasa dan pihak-pihak yang berkepentingan. Mereka dibutakan dan dibodohi oleh opini yang dibangun atas dasar kepentingan politik dan kekuasaan.

Penulis: Biren Muhammad (Pimred)

Sumber: BataraNews