BataraNews.com – Politisi Partai Demokrat, Andi Arief mendesak Presiden Joko Widodo (Jokowi) melaporkan pihak-pihak yang mencatut namanya ke penegak hukum. Ia khawatir apabila Presiden Jokowi tidak menuntut ke penegak hukum, bakal melakukan operasi rahasia (tertutup). Apabila hal itu dilakukan, Andi menduga apa yang dibicarakan dalam rekaman tersebut sebuah kebenaran.

“Kalau Presiden tidak menuntut ke penegak hukum, malah melakukan operasi rahasia (tertutup) berarti apa yang diasumsikan benar,” ujar Andi melalui akun Twitter @AndiArief_AA , Selasa (8/12/2015).

Menurut mantan Staf Khusus di era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ini, operasi tertutup itu sangat berbahaya. Kejaksaan dan Kepolisian melakukan penegakan hukum tertutup. Ia pun menegaskan Presiden Jokowi tidak diperbolehkan menginstruksikan operasi tertutup, lantaran hal itu merupakan tindakan abuse of power (menyalahgunakan kekuasaan).

“Presiden tidak boleh menginstruksikan operasi tertutup pada kejaksaan dan kepolisian. Ini abuse of power,” tegas Andi.

Operasi tertutup ini, sambungnya, sangat membahayakan. Ini yang sebenarnya harus dihindari oleh seorang Presiden.

“Kita curiga, jangan-jangan Tentara Nasional Indonesia (TNI) juga dilibatkan,” kata Andi.

Larangan operasi tertutup tersebut karena telah melanggar standart operasi penegakan hukum.

“Ada standart operasi penegakan hukum, ada aduan, ada pemanggilan. Pengadilan jalanan yang dilakukan Presiden sangat berbahaya,” tulisnya.

Atas dasar kecurigaan itu, Andi menghimbau seluruh rakyat untuk bersama-sama menjaga keselamatan Meneri ESDM Sudirman Said (SS), Ketua DPR Setya Novanto (SN), Presdir PT Freeport Indonesi Maroef Sjamsuddin (MS), dan Pengusaha Minyak Muhammad Riza Chalid (MR).

“Rakyat harus bersama-sama menjaga keselamatan SS, SN, MS, MR. Karena Presidennya melakukan operasi hukum tertutup. Berbahaya,” kicau Andi di akun @AndiArief_AA.

“Godaan terbesar bagi Presiden adalah melakukan operasi hukum tertutup.” tulisnya.