BataraNews.com – Polemik perpanjangan kontrak PT Freeport Indonesia semakin ramai diperbincangan. Bahkan di media sosial (medsos) Twitter, ramai diperbincangkan dengan cuitan sebanyak 13,8 ribu dengan tagar #FreeportBikinRepot. ‎

Salah satunya akun @Hilman_Syilvian, yang berkicau.
“Freeport Bikin Repot, Mendingan Kita belajar, gak usah mikirin ini itu, kesuksesan ada ditangan kita sendiri. #FreeportBikinRepot” tulisnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menegaskan PT Freeport Indonesia harus tetap menunggu hingga 2019 apabila ingin melakukan perpanjangan kontrak.

Selain meminta menunggu, Jokowi mengatakan pemerintah nantinya juga mengajukan sedikitnya lima syarat dalam negosiasi perpanjangan kontrak Freeport. Masing-masing masalah pembangunan Papua, konten lokal, divestasi saham, royalti dan industri pengolahan.

Apabila diperpanjang, dalam kontrak berikutnya Freeport tidak boleh lagi mengirim hasil pertambangan dari Indonesia secara mentah dan harus diolah di dalam negeri terlebih dulu.

Menanggapi usulan Kementerian ESDM mengenai relaksasi batas awal negosiasi dari dua tahun menjadi 10 tahun, Jokowi menekankan pemerintah belum berpikir melakukan langkah tersebut.

Mengenai masalah divestasi, pemerintah masih mengkaji segala opsi yang tersedia beserta masukan dari Tim Kajian Pengelolaan Sumber Daya Alam bagi Pembangunan Ekonomi Papua. Tim tersebut dibentuk melalui Keputusan Presiden No. 16/2015 pada Juli lalu.

Rencananya, pemerintah juga akan melakukan revisi Peraturan Pemerintah No. 77/2014 tentang Perubahan Ketiga atas PP No. 23/2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Batubara dan Mineral yang memuat mengenai masalah divestasi saham.